Kemenag Minta Penyelenggara Umrah Prioritas Jemaah Tertunda

Harianjogja.com, JAKARTA -  Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta untuk memprioritaskan keberangkatan jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena dampak pandemi Covid-19 pada 1441H. Hal itu diminta oleh Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman.

Oman menyebut pihaknya telah menerbitkan surat edaran untuk PPIU dan salah satu poinnya meminta soal prioritas jemaah yang tertunda. Adapun sejak 1 November 2020, jemaah umrah asal Indonesia sudah diperbolehkan melaksanakan ibadah tersebut di Arab Saudi.

“Kami minta PPIU memprioritaskan jemaah yang tertunda pada musim umrah tahun 1441 H untuk diberangkatkan lebih awal dari pendaftar umrah baru,” kata Oman di Jakarta, Selasa (2/11/2020).

Adapun Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat 26.328 jemaah umrah tertunda keberangkatannya mulai dari usia 18 sampai 50 tahun. Mereka masuk dalam kriteria yang dipersyaratkan Saudi untuk berangkat umrah di masa pandemi.

Oman menjelaskan, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 719/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019.

“Kami minta PPIU mempedomani dan mematuhi KMA tersebut dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan jemaah, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, dia meminta jemaah umrah yang akan berangkat, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan seperti, rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak dengan jemaah lainnya.

“Protokol kesehatan wajib diterapkan selama perjalanan ibadah umrah, mengikuti ketentuan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim meminta PPIU memastikan validitas data jemaah umrah yang mendaftar dan berangkat ke Arab Saudi. Validasi tersebut terkait dengan persyaratan keberangkatan, mulai dari usia jemaah, data paspor, termasuk input daya dalam aplikasi e-umra, tawakalna, dan e-tamarna.

“Semua data jemaah harus divalidasi dan dipastikan terinput pada aplikasi yang disiapkan oleh Arab Saudi,” tuturnya.

Paling Lambat 7 Hari

Di sisi lain, PPIU juga harus membuat laporan tertulis terkait rencana keberangkatan jemaah umrah yang disampaikan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan.

Laporan lainnya terkait kedatangan jemaah umrah paling lambat sehari setelah tiba di Arab Saudi. PPIU juga harus menyampaikan laporan kepulangan jemaah setelah tiba di Indoensia, paling lambat tiga hari setelah kedatangan.

“Laporan disampaikan secara elektronik melalui email. PPIU juga agar terus berkoordinasi dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah jika terdapat jemaah yang terpapar Covid-19 saat pelaksanan ibadah di Tanah Air muapun Arab Saudi."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com