Advertisement
Polisi Bantah Tangkap Petinggi KAMI Ahmad Yani di Rumahnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Polri membantah kedatangan anggotanya ke kediaman petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, Ahmad Yani untuk melakukan penangkapan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono mengklarifikasi bahwa kedatangan anggota Polri ke kediaman Ahmad Yani untuk memberikan surat panggilan pemeriksaan bukan penangkapan.
Advertisement
Dia menjelaskan Bareskrim Polri berencana memeriksa Ahmad Yani sebagai saksi terkait kasus kericuhan pada saat aksi penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law beberapa hari lalu di wilayah DKI Jakarta.
"Jadi memang benar ada anggota Bareskrim yang ke sana, tapi bukan untuk menangkap, tapi untuk mengirimkan surat panggilan pemeriksaan," tutur Argo, Selasa (20/10/2020).
Argo mengatakan tim penyidik berencana memeriksa Ahmad Yani pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020.
Namun, hingga sore ini, belum ada konfirmasi terkait kehadiran Ahmad Yani.
"Kita tunggu saja kedatangannya. Sampai sekarang belum ada info kedatangan," kata Argo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kejagung Blokir Aset Hakim Non-aktif Heru Hanindyo Terkait TPPU
- Kecelakaan Maut di Tol Cisumdawu, Toyota Hiace Hantam Mobil Boks, 3 Tewas dan 4 Korban Lainnya Terluka
- Korupsi Pembayaran Komisi Agen, Mantan Direktur PT Jasindo Divonis 3,5 Tahun Penjara
- Kasus Kekerasan Dokter PPDS, Kemenkes Pastikan Menyiapkan Sikap Tegas
- Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Pemerintah dalam Tahap Awal Menulis Ulang Sejarah Indonesia
Advertisement

Pria Tak Dikenal Membeli Rokok dengan Uang Palsu di Ngaglik, Polisi Lacak Lewat Rekaman CCTV
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mei 2025, Penataan Terus Dilakukan
- Terdakwa Kasus Korupsi Timah dan Bos Smelter Suparta Meninggal Dunia
- Kemenag Wanti-wanti Jemaah Jangan Tertipu Visa Non Haji
- Kasus Putusan Lepas Korupsi CPO, Kejagung Periksa Dua Hakim
- Pemerintah Cegah Pekerja Migran Indonesia Berangkat ke Kamboja, Myanmar dan Laos
- Bahlil Lantik 3 Pejabat Kementerian ESDM dan SKK Migas
- Hasil Survei KPK, Masih Ada Guru dan Dosen Anggap Wajar Gratifikasi dari Peserta Didik
Advertisement
Advertisement