Advertisement
Kartu Pra Kerja Dimulai April, Target 2 Juta Pekerja
Moeldoko tegaskan program Kartu Pra Kerja akan diikuti sebanyak 2 juta orang sepanjang 2020, Selasa (18/2/2020) - Bisnis / Feni
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kartu Pra Kerja yang sudah dijanjikan Presiden Jokowi saat kampanye, sepertinya akan terwujud dalam waktu dekat.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah menargetkan program Kartu Pra Kerja akan diikuti sebanyak 2 juta orang sepanjang 2020.
Advertisement
"Kita baru bisa mulai nanti paling cepat April sehingga untuk mencapai target 2 juta tidak mudah. Kita berusaha semaksimal mungkin agar target 2 juta bisa terpenuhi," katanya di acara Seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan di gedung CSIS, Selasa (18/2/2020).
Untuk tahap awal, lanjutnya, program tersebut akan dimulai di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengevaluasi semua realisasi di lapangan untuk mendapat feed back.
BACA JUGA
Setelah itu, pemerintah akan membenahi semua permasalahan sebelum diterapkan masif di daerah lain. Terkait dengan seleksi, dia memastikan hal itu akan difokuskan pada lembaga pemberi kursus atau balai latihan kerja (BLK).
Moeldoko menuturkan pihaknya dan Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap BLK yang akan menjadi mitra.
Nantinya, lembaga pelatihan dan BLK akan melakukan seleksi kepada para peserta atau calon pekerja yang akan mengikuti kursus.
"Beberapa pertanyaan seperti, apakah benar yang bersangkutan kena PHK? Apa motivasi kerja? Jadi bukan pertanyaan yang menyulitkan. Keputusan menerima calon peserta kursus sepenuhnya dilakukan penyelenggara," kata Moeldoko.
Menurutnya, anggaran Kartu Pra Kerja sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan. Total dana yang sudah disetujui di APBN 2020 mencapai Rp10 triliun.
Moeldoko mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membayar mitra BLK dan kursus yang akan dilaksanakan oleh calon pekerja.
"Sekarang tinggal proses kesiapan. Begitu Perpres turun lalu bentuk PMO [project managemet office], bisa langsung bekerja," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Advertisement
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Ribuan Jemaah Gagal Haji 2026, Kemenhaj Buka Opsi Pengganti
Trump Tegaskan AS Tak Akan Pakai Kekuatan Ambil Greenland
Advertisement
Banjir Rendam Jalur Pantura Pati, Polisi Terapkan Rekayasa Arus
Video Karung Uang di Pati Terungkap, KPK Tegaskan Itu Momen OTT
Basarnas Bakal Serahkan Black Box ATR PK-THT ke KNKT untuk Investigasi
Immanuel Sebut Parpol dan Ormas dalam Kasus K3, KPK: Akan Dianalisis
Yusril: Penempatan Perwira Polri di Jabatan Tertentu Tetap Sah
Advertisement
Pembunuh Shinzo Abe Divonis Penjara Seumur Hidup
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Tanah Ambles di Kemadang Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- OJK Catat 72 Persen Pedagang Aset Kripto Berizin Masih Merugi
- PSEL Bantul Mulai Disiapkan, Lokasi Ditetapkan
- Manfaat Kurma untuk Kesehatan, Pilihan Sehat Saat Ramadan
- Disdukcapil Gunungkidul Melarang Profesi Dewa dan Pendekar di KTP
- Danantara Jamin PLTSa Gunakan Teknologi Rendah Emisi
- Cuaca Ekstrem Rusak Dua Sekolah di Sleman, Disdik Siapkan Perbaikan
- Mantan PM Korsel Dipenjara 23 Tahun dalam Kasus Darurat Militer
Advertisement
Advertisement
