Advertisement
Komisi VII DPR RI: Ahok Jadi Dirut Pertamina Saja, Bukan Komisaris Utama

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sempat disinggung dalam rapat dengar pendapatan Komisi VII DPR RI bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Nama Komisaris Utama Pertamina itu disinggung oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Gerindra, Harry Purnomo yang meminta bantuan Ahok untuk mengatasi sejumlah masalah yang ada di sektor hilir migas. Masalah yang dimaksud Harry adalah terkait dengan penagihan tagihan subsidi Pertamina ke pemerintah.
Advertisement
“Pak Ahok bisa membantu sebagai komut supaya nagih biaya subsisi Pertamina cepat, kasian Pertamina itu,” ujarnya di Komisi VII DPR RI, Rabu (12/2/2020).
Menanggapi hal itu, Pimpinan Rapat Gus Irawan Pasaribu sambil berkelakar mengatakan bahwa tugas penagihan bukan menjadi tanggung jawab Ahok sebagai komisaris utama. Pasalnya, urusan operasional tersebut perseroan bukan menjadi tugas seorang komisaris utama.
“Tapi Ahok kan komut pak, mestinya Ahok itu jangan tanggung jadi dirut aja, kan tidak operasional kalau komisaris,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
- Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
- Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
- Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Advertisement