Iklim Usaha Bisa Terganggu Wacana Pemulangan WNI eks-ISIS
Kelompok militan ISIS saat memasuki kota Tell Abyad di wilayah utara Syria - Reuters/arsip Harianjogja.com, JAKARTA - Pengusaha menilai secara psikologis wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air dapat mengganggu iklim usaha dan investasi.
Wakil Ketua Umum DPP APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah harus ekstra hati-hati menyikapi dan memutuskan hal tersebut karena akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
"Bagi pelaku usaha mendengar ISIS identik dengan bom dan kekerasan,di satu sisi dunia usaha dan investor butuh jaminan kenyamanan dan keamanan," kata Sarman dalam keterangannya yang diterima Bisnis, Jumat (7/2/2020).
Situasi itu dinilainya berpeluang memperburuk kondisi perekonomian nasional yang masih terpapar ketidakpastian perekonomian global. Di sisi lain Indonesia juga berpeluang mendapatkan dampak negatif apabila perekonomian China terguncang akibat merebaknya virus corona
"Untuk menarik investor masuk ke Indonesia, di samping kita memberikan kemudahan melalui regulasi dan insentif, tidak kalah penting kita juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan," katanya.
Sarman menilai rancangan undang-undang omnibus law yang disusun pemerintah akan sia-sia apabila wacana pemulangan ISIS terus bergulir. Untuk itu dia berharap pemerintah tidak terlalu lama mengambil kebijakan yang pasti.
"Untuk itu pemerintah harus mampu menjaga psikologis pasar dan pelaku usaha termasuk investor jika ingin memulangkan eks ISIS ke tanah air," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus bagaimana mampu mempertahakan pertumbuhan ekonomi dalam situasi saat ini, sehingga ekonomi tidak turun di bawah angka 5%.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga perlu dijaga melalui stabilitas harga pokok pangan. Pasalnya, hampir 60% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, di mana salah satunya berupa bahan pangan pokok.
"Ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan kepastian keamanan bagi investor, jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan maka risiko yang harus kita tanggung sangatlah besar," jelasnya.
Sumber : Bisnis.com
