Advertisement
Iklim Usaha Bisa Terganggu Wacana Pemulangan WNI eks-ISIS
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengusaha menilai secara psikologis wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air dapat mengganggu iklim usaha dan investasi.
Wakil Ketua Umum DPP APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah harus ekstra hati-hati menyikapi dan memutuskan hal tersebut karena akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Advertisement
"Bagi pelaku usaha mendengar ISIS identik dengan bom dan kekerasan,di satu sisi dunia usaha dan investor butuh jaminan kenyamanan dan keamanan," kata Sarman dalam keterangannya yang diterima Bisnis, Jumat (7/2/2020).
Situasi itu dinilainya berpeluang memperburuk kondisi perekonomian nasional yang masih terpapar ketidakpastian perekonomian global. Di sisi lain Indonesia juga berpeluang mendapatkan dampak negatif apabila perekonomian China terguncang akibat merebaknya virus corona
"Untuk menarik investor masuk ke Indonesia, di samping kita memberikan kemudahan melalui regulasi dan insentif, tidak kalah penting kita juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan," katanya.
Sarman menilai rancangan undang-undang omnibus law yang disusun pemerintah akan sia-sia apabila wacana pemulangan ISIS terus bergulir. Untuk itu dia berharap pemerintah tidak terlalu lama mengambil kebijakan yang pasti.
"Untuk itu pemerintah harus mampu menjaga psikologis pasar dan pelaku usaha termasuk investor jika ingin memulangkan eks ISIS ke tanah air," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus bagaimana mampu mempertahakan pertumbuhan ekonomi dalam situasi saat ini, sehingga ekonomi tidak turun di bawah angka 5%.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga perlu dijaga melalui stabilitas harga pokok pangan. Pasalnya, hampir 60% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, di mana salah satunya berupa bahan pangan pokok.
"Ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan kepastian keamanan bagi investor, jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan maka risiko yang harus kita tanggung sangatlah besar," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Sabtu 20 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
- Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
- Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
- Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Advertisement
Advertisement