Embung Berubah Jadi Perumahan Disinyalir Menjadi Penyebab Banjir Jakarta

Harianjogja.com, JAKARTA — Adanya embung/situ di daerah penyangga Ibu Kota yang tidak terawat menjadi salah satu penyebab banjir. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR Bambang Hidayah.

Hal ini diungkapnya dalam diskusi "Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek" yang diselenggarakan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Salemba, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Bambang menceritakan awalnya pengelolaan situ/embung merupakan wewenang pemerintah daerah. Namun, setelah diambil alih oleh Pemerintah Pusat mulai 2007-2008 sesuai amanat UU SDA No 7/2004, tercatat dari total 206 situ, ada 15 yang tidak ditemukan.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

"Tahun kemarin, baru 62 situ yang kami inventarisasi. 62 situ itu sebagian sudah alih fungsi sudah menciut lahannya. Situnya masih ada. Tapi yang 15 itu tidak ada, tidak ditemukan," jelasnya.

Hal ini akibat data yang BBWSCC peroleh, hanya data situ dan data luasan, tidak ada gambaran situasi, koordinat, peta situasi. Sehingga pihaknya harus mencari sendiri.

"Kami lakukan inventarisasi, pengukuran, dan pematokan, karena kami ingin merevitalisasi situ-situ yang ada. Jangan sampai ini menciut lagi, habis, apakah alih fungsi menjadi permukiman, gedung-gedung, supermarket," tambahnya.

Menurutnya, hal ini terjadi, sebab situ-situ selama ini tidak dipelihara, proses sedimentasi pun terus berjalan, hingga menjadi daratan.

"Masyarakat melihat daratan ini kan dimanfaatkan, ditanam padi atau palawija oleh masyarakat. Sehingga luasannya berkurang. Lama-lama dimiliki," jelasnya.

Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdul Somad mengamini hal tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan wewenang dan otoritas pengelolaan situ pada masa lalu, justru masalah utamanya.

"Ketika otoritas pengelolaan setu sebagai sebuah tempat aset negara, ini hanya ditangani oleh pusat, tidak ada penyerahan otorita ke daerah, sementara wilayahnya ada di daerah," jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, Idris mengakui cukup terbantu karena pada 2017, pengelolaan situ diserahkan ke tingkat provinsi. Namun, masalah baru muncul, sebab anggaran provinsi ke kabupaten/kota pun terbatas.

"Dibagi-bagi di 27 kabupaten/kota, sementara penjaga Jakarta yang paling banyak danaunya adalah kota Depok. Ada 26. Yang tiga sudah hilang. Sekarang tinggal ada 23," jelasnya.

"Itu kalau diberdayakan bener, pengurangan Sungai Angke, Pesanggrahan, atau Ciliwung. Itu dialirkan misalnya ke situ, nanti keluarnya ke mana, itu akan lebih bagus untuk menangani permasalahan banjir di Jakarta," tambahnya.

Idris mengungkap bahwa kebanyakan situ yang ada di daerahnya sudah menciut, bahkan hilang sepenuhnya menjadi perumahan, yang memiliki sertifikat.

Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengungkap hal serupa. Dirinya berharap pengelolaan situ/embung lebih baik kembali ke pemerintah kota.

"Yang jadi masalah situ itu asetnya punya provinsi, yang mengelola pemerintah pusat, BBWSCC. Nah, sebenarnya pemkot meminta, yaudah serahkan saja ke kota asetnya kita yang rawat kita. Nah tinggal pusat meng-advice begitu, daripada ilang begini," ungkapnya.

Arief mengungkap bahwa dari total 13 situ di daerahnya, ada satu yang hilang, sementara tempat lain luasannya sudah berkurang.

"Makanya kita ya kan kita mau normalisasi [situ], harus izin karena kewenangan pusat. Itu kesulitan kita begitu, padahal kita pengen segera eksekusi," jelasnya.

"Ada yang udah dipatokin, disertifikat. Kalau yang Situ Cipondoh dua tahun lalu sudah kita laporkan, kemudian pihak kemenATR/BPN datang, dari kejaksaan datang, mengembalikan sesuai asal usul tanah itu [sebagai situ]. Tapi itu harusnya lebih lengkapnya nanya ke provinsi karena itu aset provinsi," tambahnya.