Advertisement
Embung Berubah Jadi Perumahan Disinyalir Menjadi Penyebab Banjir Jakarta

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Adanya embung/situ di daerah penyangga Ibu Kota yang tidak terawat menjadi salah satu penyebab banjir. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR Bambang Hidayah.
Hal ini diungkapnya dalam diskusi "Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek" yang diselenggarakan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Salemba, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Advertisement
Bambang menceritakan awalnya pengelolaan situ/embung merupakan wewenang pemerintah daerah. Namun, setelah diambil alih oleh Pemerintah Pusat mulai 2007-2008 sesuai amanat UU SDA No 7/2004, tercatat dari total 206 situ, ada 15 yang tidak ditemukan.
"Tahun kemarin, baru 62 situ yang kami inventarisasi. 62 situ itu sebagian sudah alih fungsi sudah menciut lahannya. Situnya masih ada. Tapi yang 15 itu tidak ada, tidak ditemukan," jelasnya.
Hal ini akibat data yang BBWSCC peroleh, hanya data situ dan data luasan, tidak ada gambaran situasi, koordinat, peta situasi. Sehingga pihaknya harus mencari sendiri.
"Kami lakukan inventarisasi, pengukuran, dan pematokan, karena kami ingin merevitalisasi situ-situ yang ada. Jangan sampai ini menciut lagi, habis, apakah alih fungsi menjadi permukiman, gedung-gedung, supermarket," tambahnya.
Menurutnya, hal ini terjadi, sebab situ-situ selama ini tidak dipelihara, proses sedimentasi pun terus berjalan, hingga menjadi daratan.
"Masyarakat melihat daratan ini kan dimanfaatkan, ditanam padi atau palawija oleh masyarakat. Sehingga luasannya berkurang. Lama-lama dimiliki," jelasnya.
Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdul Somad mengamini hal tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan wewenang dan otoritas pengelolaan situ pada masa lalu, justru masalah utamanya.
"Ketika otoritas pengelolaan setu sebagai sebuah tempat aset negara, ini hanya ditangani oleh pusat, tidak ada penyerahan otorita ke daerah, sementara wilayahnya ada di daerah," jelasnya dalam kesempatan yang sama.
Oleh sebab itu, Idris mengakui cukup terbantu karena pada 2017, pengelolaan situ diserahkan ke tingkat provinsi. Namun, masalah baru muncul, sebab anggaran provinsi ke kabupaten/kota pun terbatas.
"Dibagi-bagi di 27 kabupaten/kota, sementara penjaga Jakarta yang paling banyak danaunya adalah kota Depok. Ada 26. Yang tiga sudah hilang. Sekarang tinggal ada 23," jelasnya.
"Itu kalau diberdayakan bener, pengurangan Sungai Angke, Pesanggrahan, atau Ciliwung. Itu dialirkan misalnya ke situ, nanti keluarnya ke mana, itu akan lebih bagus untuk menangani permasalahan banjir di Jakarta," tambahnya.
Idris mengungkap bahwa kebanyakan situ yang ada di daerahnya sudah menciut, bahkan hilang sepenuhnya menjadi perumahan, yang memiliki sertifikat.
Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengungkap hal serupa. Dirinya berharap pengelolaan situ/embung lebih baik kembali ke pemerintah kota.
"Yang jadi masalah situ itu asetnya punya provinsi, yang mengelola pemerintah pusat, BBWSCC. Nah, sebenarnya pemkot meminta, yaudah serahkan saja ke kota asetnya kita yang rawat kita. Nah tinggal pusat meng-advice begitu, daripada ilang begini," ungkapnya.
Arief mengungkap bahwa dari total 13 situ di daerahnya, ada satu yang hilang, sementara tempat lain luasannya sudah berkurang.
"Makanya kita ya kan kita mau normalisasi [situ], harus izin karena kewenangan pusat. Itu kesulitan kita begitu, padahal kita pengen segera eksekusi," jelasnya.
"Ada yang udah dipatokin, disertifikat. Kalau yang Situ Cipondoh dua tahun lalu sudah kita laporkan, kemudian pihak kemenATR/BPN datang, dari kejaksaan datang, mengembalikan sesuai asal usul tanah itu [sebagai situ]. Tapi itu harusnya lebih lengkapnya nanya ke provinsi karena itu aset provinsi," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement