Advertisement
KPK Periksa Saksi untuk Tersangka Menpora Imam Nahrawi
Imam Nahrawi. - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi untuk tersangka mantan Menpora Imam Nahrawi (IMR), Jumat (20/9/2019). Pemeriksaan itu terkait penyidikan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.
"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Alverino Kurnia, swasta sebagai saksi untuk tersangka IMR terkait tindak pidana korupsi suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Advertisement
Diketahui, KPK pada Rabu (18/9/2019) mengumumkan Imam dan asisten pribadinya saat menjadi Menpora, yakni Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018. Imam diduga menerima uang dengan total Rp26,5 miliar.
Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora.
BACA JUGA
Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait. Adapun rinciannya, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.
Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.
Imam dan Ulum disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, KPK juga telah mencegah ke luar negeri terhadap keduanya sejak akhir Agustus 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
JTT Siapkan Tol Japek Hadapi Lonjakan Libur Akhir Tahun
BPJPH: Sertifikasi Halal Dorong Mutu dan Keamanan Produk
Jet J-15 Kunci Radar F-15 Jepang, Tokyo Layangkan Protes
Prabowo Kembali ke Aceh Pantau Jembatan Darurat Bireuen
Advertisement
Kisah Ibu Selamatkan Keluarga Saat Longsor Pasaman Barat
Banjir Susulan Rendam Dua Desa di Aceh Timur
Mesir Desak Pasukan Internasional Awasi Gencatan Senjata Gaza
Nuh Tegaskan Pleno PBNU Sesuai Aturan, Pelanggaran Gus Yahya Nyata
Prabowo Tinjau Penanganan Banjir Aceh untuk Kedua Kalinya
Advertisement
Gempa M7,0 Guncang Perbatasan Alaska-Yukon
BBM Kosong di Meulaboh akibat Aksi Borong dan Dugaan Penimbunan
Kemendagri Turunkan Inspektorat Awasi Kepala Daerah Terdampak Bencana
Prabowo Perintahkan Listrik Sumatera-Aceh Menyala dan Jalan Terhubung
THSN Generali Kuatkan Keluarga Rentan Lewat Permainan
Advertisement
Ketua KPK Tegaskan Hakordia 2025 Perkuat Aksi Antikorupsi
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Pariwisata RI Meningkat, WIA 2025 Dorong Standar Nasional
- Cegah Abrasi, 5.000 Pohon Mangrove Ditanam di Pantai Baros Bantul
- Keluarga Temanggung Temui PMI Korban Penyiksaan di Malaysia
- Banom NU Serukan Persatuan Redam Gejolak Internal
- UI Terima Permohonan Maaf Ko-Promotor Disertasi Bahlil
- Pemangkasan Infrastruktur Dinilai Ancam Pekerja di DIY
- PJJ Challenge Jangkau 985 Peserta Seluruh Indonesia
Advertisement
Advertisement
