KPK Periksa 4 Saksi, Dalami Dugaan Uang untuk Reza Maghribi

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada Reza Maullana Maghribi (RZM), pejabat pembuat komitmen pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya periode 2021–2022.

Reza merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Hingga kini, Reza belum ditahan oleh KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan pemberian tersebut dalam pemeriksaan sejumlah saksi.

"Penyidik mendalami dugaan pemberian kepada RZM selaku PPK di Jawa Timur," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Empat Saksi Diperiksa KPK

Pendalaman terhadap dugaan pemberian kepada Reza dilakukan melalui pemeriksaan empat saksi pada 13 Agustus 2026. Mereka terdiri atas Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ponorogo Sugiri Heru Sangoko, pegawai BTP Kelas I Surabaya berinisial HEL, serta dua pihak swasta berinisial YP dan ANG.

Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara DJKA Kemenhub. Keterangan mereka dibutuhkan penyidik untuk mendalami dugaan pemberian kepada Reza yang saat itu menjabat sebagai PPK di Jawa Timur.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan sendiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 tersangka dalam perkara tersebut. Salah satu tersangka di antaranya adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 Sudewo.

KPK Juga Dalami Dugaan Uang untuk Pemeriksa BPK

Dalam perkembangan perkara yang sama, KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang oleh Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmad Fahd Budi Suryanto (AF).

Ahmad Fahd diduga menerima uang dari penyedia jasa atau vendor di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Untuk mendalami dugaan tersebut, KPK memeriksa Ahmad Fahd sebagai saksi pada 13 Agustus 2026.

“Dalam pemeriksaan terhadap AF, penyidik mendalami terkait dugaan penerimaan dari penyedia jasa di DJKA,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Ketika ditanya mengenai latar belakang Ahmad Fahd yang pernah menjadi pegawai KPK, Budi membenarkan hal tersebut. Namun, dia menegaskan dugaan penerimaan uang dari vendor terjadi ketika Ahmad Fahd masih menjadi pegawai BPK RI.

“Saat menjadi pegawai BPK,” katanya.

Berikut 22 tersangka kasus DJKA Kemenhub yang telah ditetapkan KPK:

Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto
Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat
Dirut PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim
VP PT KAPM Parjono
Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi
Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan
PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi
PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah
PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani Hutabarat
Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika
Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi
PPK BTP Jawa Bagian Tengah Yofi Okatrisza
Ketua Pokja Budi Prasetyo
Sekretaris Pokja Hardho
Anggota Pokja Edi Purnomo
PPK BTP Jawa Bagian Tengah Dheky Martin
Ketua Pokja Risna Sutriyanto
Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto
PPK di BTP Medan Muhlis Hanggani Capah
PPK BTP Medan Muhammad Chusnul
Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 Sudewo

Selain 22 orang tersebut, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.

Dengan pemeriksaan terhadap Reza Maullana Maghribi dan Ahmad Fahd Budi Suryanto, KPK masih mendalami rangkaian dugaan pemberian uang yang berkaitan dengan proyek di lingkungan DJKA Kemenhub.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara