Advertisement
Arteria Dahlan Sebut Revisi UU KPK Adalah Permintaan KPK, Bukan DPR
Diskusi Polemik Sindotrijaya tentang KPK Adalah Kunci. - Okezone.com/Harits
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengenai Tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi polemik. Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan, bila revisi tersebut merupakan permintaan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukanlah kemauan DPR.
"Terkait dengan revisi UU KPK ini, kami ini merespon dari keinginan KPK sendiri," kata Arteria dalam Diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'KPK Adalah Kunci', di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).
Advertisement
Arteria mengatakan, sebagai mitra kerja Komisi III mengirimkan surat kepada KPK terkait penjelasan terkait dukungan legislasi yang mana dibutuhkan oleh lembaga antitasuah ini dalam meningkatkan efektivitas dan fungsinya.
"Kemudian KPK menjawab terkait dengan penyempurnaan UU, ini bahasa KPK sendiri loh terkait UU nomor 30 tahun 2002. KPK ingin kewenangan dalam penyadapan dan merekam ini kita lakukan. Kemudian pembentukan dewan pengawas, ini nama dewan pengawas KPK diksi yang pertama yang inisiasi mereka," tegas dia.
BACA JUGA
Adapun kata Arteria, usulan tersebut disampaikan KPK pada bulan November 2015 dan kemudian disampaikan kepada Komisi III DPR RI di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kemudian ada proses yang berjalan di DPR terkait masukan tersebut dan revisi UU KPK bukanlan operasi senyap.
"DPR tidak pernah mendadak. Di DPR ada operasi senyap karena semua terjadwal dan terdokumentasi," tegasnya.
Selain itu, Arteria menyayangkan adanya pemikiran revisi UU KPK ini sebagai bentuk upaya pelemahan lembaga antirasuah. Karena hal itu tak mungkin dilakukan DPR dan justru membuat kuat lembaga KPK.
"Dikatakan melemahkan, apa iya DPR gila? Dalam perspektif apa DPR mau melemahkan? Bahkan dilakukan penguatan," pungkasnya.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenhub Bekukan Izin PO Cahaya Trans 12 Bulan
IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
Kasus Tendangan Kungfu, Pemain Putra Jaya Dihukum Seumur Hidup
Retret Kabinet, Prabowo Singgung PKB Sambil Berseloroh
Advertisement
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi 40 Hari
Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
Prabowo Ungkap Alasan Retret Kabinet di Hambalang Awal 2026
Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Advertisement
Pakar Nilai Serangan AS ke Venezuela Bukti Lemahnya PBB
Demokrat Laporkan Sejumlah Akun di Medsos Terkait Hoaks soal SBY
Modus Liquid Vape, BNN Ungkap Lab Narkoba Jaringan Global di Ancol
Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas
Pergerakan Tanah Masih Terjadi di Lokasi Sinkhole Situjua Sumbar
Advertisement
Polisi Kerahkan 1.060 Personel Jaga Aksi Buruh Hari Ini di Jakarta
Berita Pilihan
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
- Venezuela Bergejolak Usai Maduro Ditangkap Pasukan AS
Advertisement
90 Persen Pedagang Pantai Sepanjang Gunungkidul Sudah Direlokasi
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Wajib Pajak Lapor SPT Lewat Coretax Awal 2026
- Wisata Klaten Tumbuh, Kunjungan 2025 Tembus 7,5 Juta
- Dua Dukuh Seloharjo Dicopot Seusai Terbukti Curi Gamelan
- Sekretariat Kabinet Jelaskan Pasal Krusial KUHP dan KUHAP Baru
- Babak Pertama: PSS Sleman Tertinggal 0-1 dari Kendal Tornado
- BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Mulai 8 Januari
- Bos Sritex Nilai Dakwaan Korupsi Prematur di Sidang Tipikor
Advertisement
Advertisement
