Advertisement
Kata Jokowi soal DPR yang Ingin Merevisi UU KPK
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, BOYOLALI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi ihwal keinginan DPR merevisi UU KPK.
Jokowi belum bisa berbicara banyak menyangkut Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu belum membaca apa saja Undang-Undang KPK yang di bahas. Presiden Jokowi berjanji, begitu tiba kembali ke Jakarta, dirinya akan melihat poin-poin apa saja yang direvisi.
"Saya harus melihat dulu yang direvisi itu apanya. Saya belum lihat, nanti kalau sudah ke Jakarta revisi ini yang diurusi materinya apanya. Harus tahu dulu," ucap Jokowi usai meresmikan pabrik mobil Esemka di Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).
Presiden Jokowi sangat mengapresi kinerja KPK dalam memberantas korupsi yang marak di Indonesia. Dengan melihat kinerja lembaga antirasuah tersebut, suami Iriana Joko Widodo ini percaya bila DPR tidak akan mengebiri KPK.
"Yang jelas saya harapkan DPR punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK," kata Presiden Jokowi.
Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK tersebut dibahas oleh DPR melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR akan menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU.
Saat ini, kata Yudi, nasib KPK kedepan ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokow). WP KPK berharap Presiden dapat menghentikan revisi UU inisiatif DPR tersebut. "Saat ini, tinggal menunggu sikap Presiden apakah setuju atau tidak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
InJourney Layani 52.000 Keberangkatan Jemaah Calon Haji
Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Antisipasi lalu Lintas Disiapkan Antisipasi Macet di Jalur Puncak-Cipanas
TNI Tegaskan Pengamanan Kejaksaan Dilakukan Terukur
Advertisement
62 Orang Tewas dan 50 Hilang Akibat Banjir di Kongo Timur
LKPP: Kementerian Lembaga Wajib Gunakan Produk Lokal TKDN 40 Persen
KSAD Terbitkan Perintah Prajurit TNI Amankan Kejaksaan Seluruh Indonesia
Libur Panjang Waisak: Tol Trans Jawa Ramai Lancar
Advertisement
Sektor Pariwisata Jadi Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi Jateng
2.113 Jemaah Calon Haji Tiba di Madinah
Ratusan Preman Ditangkap dalam Operasi Serentak di Jawa Tengah
Sekjen PBB Sambut Positif Gencatan Senjata India-Pakistan
Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
Advertisement
Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
Berita Pilihan
- Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
- Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
- Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
- Sekjen PBB Sambut Positif Gencatan Senjata India-Pakistan
- Ratusan Preman Ditangkap dalam Operasi Serentak di Jawa Tengah
Advertisement
Advertisement
