Advertisement
Parpol Pendukung Prabowo Disarankan Tetap Menjadi Oposisi, Ini Alasannya
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Koalisi partai politik pendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dibubarkan. Namun, mereka diharapkan tidak bergabung ke pemerintah.
Direktur DIKSI Indonesia Sebastian Salah mengatakan pemerintah harus dikontrol dari pihak luar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Advertisement
"Kami mengingatkan para eks partai politik pendukung 02 (Prabowo- Sandiaga) harus tetap pertahankan sisi oposisi, berada di luar itu juga menjadi tugas penting bagi pemerintahan," tutur Sebastian di diskusi Formappi, Jakarta, Rabu (11/7/2019).
Menurut Sebastian, partai politik yang menjadi oposisi harus menyampaikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Namun, oposisi juga harus bisa memuji bila kinerja pemerintah dinilai berprestasi.
"Kita perlu pemerintah yang kuat dan kita juga perlu pengontrol yang kuat. Pemerintah juga harus beri ruang oposisi, dalam membangun demokrasi yang baik," tuturnya.
Sebastian menilai, langkah oposan dalam pemerintahan memang tidak mudah. Apalagi, terdapat godaan untuk bergabung ke dalam pemerintahan dengan imbalan diberikan kursi menteri.
"Godaan bergabung itu besar dan partai politik di Indonesia itu belum tahan lapar. Demokrat juga bisa tergoda jika ditawarkan menteri di pemerintahan, PAN dan Gerinda pun bisa tergoda," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Advertisement
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Advertisement
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
Berita Pilihan
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Dinkes Gunungkidul Selidiki Dugaan Keracunan Menu MBG di Semin
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
