Parpol Pendukung Prabowo Disarankan Tetap Menjadi Oposisi, Ini Alasannya
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan Harianjogja.com, JAKARTA - Koalisi partai politik pendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dibubarkan. Namun, mereka diharapkan tidak bergabung ke pemerintah.
Direktur DIKSI Indonesia Sebastian Salah mengatakan pemerintah harus dikontrol dari pihak luar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
"Kami mengingatkan para eks partai politik pendukung 02 (Prabowo- Sandiaga) harus tetap pertahankan sisi oposisi, berada di luar itu juga menjadi tugas penting bagi pemerintahan," tutur Sebastian di diskusi Formappi, Jakarta, Rabu (11/7/2019).
Menurut Sebastian, partai politik yang menjadi oposisi harus menyampaikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Namun, oposisi juga harus bisa memuji bila kinerja pemerintah dinilai berprestasi.
"Kita perlu pemerintah yang kuat dan kita juga perlu pengontrol yang kuat. Pemerintah juga harus beri ruang oposisi, dalam membangun demokrasi yang baik," tuturnya.
Sebastian menilai, langkah oposan dalam pemerintahan memang tidak mudah. Apalagi, terdapat godaan untuk bergabung ke dalam pemerintahan dengan imbalan diberikan kursi menteri.
"Godaan bergabung itu besar dan partai politik di Indonesia itu belum tahan lapar. Demokrat juga bisa tergoda jika ditawarkan menteri di pemerintahan, PAN dan Gerinda pun bisa tergoda," pungkasnya.
Sumber : Okezone.com
