Advertisement
Parpol Pendukung Prabowo Disarankan Tetap Menjadi Oposisi, Ini Alasannya
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Koalisi partai politik pendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dibubarkan. Namun, mereka diharapkan tidak bergabung ke pemerintah.
Direktur DIKSI Indonesia Sebastian Salah mengatakan pemerintah harus dikontrol dari pihak luar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Advertisement
"Kami mengingatkan para eks partai politik pendukung 02 (Prabowo- Sandiaga) harus tetap pertahankan sisi oposisi, berada di luar itu juga menjadi tugas penting bagi pemerintahan," tutur Sebastian di diskusi Formappi, Jakarta, Rabu (11/7/2019).
Menurut Sebastian, partai politik yang menjadi oposisi harus menyampaikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Namun, oposisi juga harus bisa memuji bila kinerja pemerintah dinilai berprestasi.
"Kita perlu pemerintah yang kuat dan kita juga perlu pengontrol yang kuat. Pemerintah juga harus beri ruang oposisi, dalam membangun demokrasi yang baik," tuturnya.
Sebastian menilai, langkah oposan dalam pemerintahan memang tidak mudah. Apalagi, terdapat godaan untuk bergabung ke dalam pemerintahan dengan imbalan diberikan kursi menteri.
"Godaan bergabung itu besar dan partai politik di Indonesia itu belum tahan lapar. Demokrat juga bisa tergoda jika ditawarkan menteri di pemerintahan, PAN dan Gerinda pun bisa tergoda," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
