Advertisement
Ketat, Pelaku Hubungan Seks Sesama Jenis di Brunei Bakal Dirajam

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Brunei Darussalam akan bertindak tegas dengan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku zina dan hubungan seksual sesama jenis. Aturan ini berada di bawah hukum syariah ketat yang telah digarap sejak empat tahun lalu.
Pihak berwenang Brunei menyatakan aturan ini mulai berlaku pada Rabu (3/4/2019). Adapun para pelaku yang menjadi subjek hukum ini akan dirajam atau dilempari batu sampai kehilangan nyawa.
Advertisement
Hukuman mati bagi pelaku zina dan homoseksual ini merupakan bagian dari undang-undang syariah yang diadopsi Brunei pada 2014. Aturan-aturan tersebut secara bertahap diterbitkan mulai saat itu, begitu pula aturan hukum rajam yang ternyata telah diumumkan di laman Jaksa Agung Brunei sejak 29 Desember 2018.
Pemberlakuan hukuman mati ini langsung menuai reaksi keras dari kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM). Menanggapi hal ini, Amnesty International pun mendesak Brunei untuk segera menarik implementasi hukuman tersebut.
"Melegalisasi hukuman kejam dan tak berperikemanusiaan seperti itu merupakan suatu hal yang mengerikan," ungkap peneliti asal Brunei Rachel Chhoa-Howard sebagaimana dilansir The Straits Times.
Dia menilai ada sejumlah hal yang berpotensi melanggar tak seharusnya dilabeli sebagai tindakan kriminal, misalnya hubungan seksual sesama jenis yang dikehendaki.
Di lain pihak, direktur kelompok hak asasi asal Amerika Serikat (AS) Human Rights Campaign, Ty Cobb, menyebut pemberlakuan hukuman itu sebagai kekerasan dan pembunuhan terhadap kelompok LGBTQ yang disponsori negara.
"Komunitas internasional harus meminta Brunei menghentikan aksi barbar yang mengancam hidup warganya," tegasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Brunei memang tumbuh menjadi negara berpenduduk Muslim yang cenderung konservatif. Dibanding dua negara tetangganya, Malaysia dan Indonesia yang lebih moderat, adopsi hukum syariah di negara ini jauh lebih ketat.
Kitab hukum pidana terbaru Brunei yang diumumkan pada Mei 2014 menegaskan hal itu. Dalam surat edarannya, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah menyatakan bahwa pemerintahannya tak mengharapkan pihak lain menerima dan menyetujui aturan tersebut, tapi dia meminta pihak luar menghormati Brunei sebagaimana negara itu menghargai mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
- Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
- Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
- Presiden Prabowo Tunaikan Ibadah Umrah Saat Kunjungan ke Arab Saudi, Cium Hajar Aswad
- KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: 4 Penumpang DItemukan Meninggal Dunia, 38 Orang Hilang
- Sri Mulyani Umumkan Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Lembaga Penjamin Simpanan
- 3 Penumpang dan 1 Kru KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat
Advertisement
Advertisement