Advertisement
Apa Sanksi untuk Maskapai yang Pesawatnya Jatuh? Ini Jawaban Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). - Suara.com/Dwi Bowo Raharjo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo menemui para keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Presiden enggan menjawab seputar sanksi yang akan diberikan kepada maskapai terkait jatuhnya pesawat Lion Air di perairan laut Karawang.
"Saya belum mau membahas itu. Sekarang fokus pada pencairan badan pesawat dan korban terlebih dahulu," katanya saat menggelar jumpa pers di Bandara Soekarno - Hatta, Senin (29/10/2018).
Advertisement
Dikatakannya, malam ini pencairan terhadap badan pesawat dan para korban terus dilakukan selama 24 jam.
Jadinya, tak ada pembahasan apapun termasuk sanksi kepada maskapai akan hal ini. Karena Pemerintah sedang fokus pada penanganan korban dan keluarganya yang sekarang sedang menunggu kabar dari proses pencarian.
"Intinya, fokus ke pencarian terlebih dahulu. Setelah itu baru ada pembahasan lanjutan. Malam ini proses terus berjalan," ujarnya.
Begitu juga dengan penyebab pesawat jatuh, Presiden Joko Widodo masih belum mau membahas sebab perlu dicari tahu melalui black box.
"Kalau sudah ketemu badan pesawat dan korban serta black box maka baru bisa diumumkan semuanya serta pembahasan selanjutnya," paparnya.
Perlu diketahui, Pesawat type B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610 milik operator Lion Air yang terbang dari Bandar Udara Soekarno Hatta Banten menuju Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang hilang kontak saat diatas perairan Karawang.
Pesawat dengan nomor registrasi PK-LQP dilaporkan terakhir tertangkap radar pada koordinat 05 46.15 S - 107 07.16 E. Pesawat ini berangkat pada pukul 06.10 WIB dan sesuai jadwal akan tiba di Pangkal Pinang pada Pukul 07.10 WIB. Pilot sempat meminta kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat tersebut terdata membawa 189 penumpang diantaranya 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
TNI Tegaskan Pengamanan Kejaksaan Dilakukan Terukur
62 Orang Tewas dan 50 Hilang Akibat Banjir di Kongo Timur
LKPP: Kementerian Lembaga Wajib Gunakan Produk Lokal TKDN 40 Persen
Advertisement
KSAD Terbitkan Perintah Prajurit TNI Amankan Kejaksaan Seluruh Indonesia
Libur Panjang Waisak: Tol Trans Jawa Ramai Lancar
Sektor Pariwisata Jadi Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi Jateng
2.113 Jemaah Calon Haji Tiba di Madinah
Ratusan Preman Ditangkap dalam Operasi Serentak di Jawa Tengah
Advertisement
Sekjen PBB Sambut Positif Gencatan Senjata India-Pakistan
Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
Advertisement
Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
Berita Pilihan
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Advertisement
Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Pakistan Sebut Mempertimbangkan Opsi Damai dengan India, Ini Syaratnya
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
- Donald Trump Sebut India dan Pakistan Sepakat Gencatan Senjata karena Mediasi Amerika Serikat
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
Advertisement
Advertisement
