Advertisement
4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Ini Sejumlah Masalah yang Masih Jadi Sorotan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah empat tahun memimpin Indonesia. Menjelang masuk tahun kelima, isu pemerataan, ketimpangan sosial, reformasi birokrasi, dan intoleransi masih menyisakan pekerjaan rumah.
Dalam acara berjudul "Capaian dan Keberlanjutan-Membedah Capaian Kerja Pemerintah Jokowi dalam Tahun Keempat Kepemimpinannya" yang diselenggarakan oleh Institut Narasi Indonesia, sejumlah agenda Nawacita mendapatkan sorotan cukup massif antara lain membangun daerah dari pinggiran (infrastruktur), peningkatan daya saing, dana desa, hingga reformasi birokrasi.
Advertisement
Mickael B. Hoelman, Direktur Institut Narasi Indonesia, mengatakan poin penting dalam masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla adalah membangun saling ketergantungan dengan negara lain.
"Perlunya memperluas kebersamaan antar bangsa dalam posisi saling mendapatkan keuntungan. Empat tahun in kita membangun fondasi, kita harus menjadi subyek bukan obyek," katanya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Menurutnya, dalam periode empat tahun ini, Pemerintahan Jokowi-JK berhasil membangun fondasi yang nantinya akan digunakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Empat tahun ini berhasil sedikit mengelola soal pengurangan kemiskinan, bahkan turun di bawah dua digit," jelasnya.
Kendati demikian, dia mengakui masih dibutuhkan upaya lebih keras lagi untuk memangkas kemiskinan dan ketimpangan sosial di level yang lebih rendah.
Sementara itu, Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sujito berpendapat bahwa sekitar 75% dari agenda Nawacita sudah terimplementasi dalam program kerja pemerintah. "Tapi yang penting untuk diperhatikan dimensi pemerataan dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya," ucapnya.
Sejauh ini, dia menilai implementasi pembangunan infrastruktur yang massif sudah dinikmati oleh kalangan atas. Pekerjaan besarnya adalah mendorong pemanfaatan yang lebih besar bagi kelompok menengah ke bawah sehingga menggerakan ekonomi mereka.
Kemudian, reformasi birokrasi juga dinilainya masih harua mendapatkan perhatian. "Capaian-capaian Nawacita berhasil, tapi birokrasi kita tidak sepenuhnya mampu mendorong ke sana. "Pekerjaan kita, birokrasi kita sebagian bebal. Banyak ide-ide brilian yang belum berhasil diperjuangkan," tambahnya.
Poin selanjutnya adalah memastikan negoisasi divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah bisa berdampak langsung kepada kepentingan nasional dan masyarakat Papua.
"Juga untuk kualitas demokrasi. Partai politik perlu didorong untuk mereformasi diri. Banyak kepala daerah yang tertangkap KPK. OTT [Operasi Tangkap Tangan] KPK itu kan tidak cukup pendekatannya penindakan tetapi harus pencegahan," tegasnya.
Yang terakhir adalah meningkatnya kasus intoleransi dan berujung lada konflik di tengah masyarakat. Dia menekankan pemerintah harus melakukan upaya penanganan dengan cepat karena jika tidak, intoleransi tersebut akan mencederai upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memajukan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement