Kejagung Ungkap 6 Perusahaan yang Dikendalikan Bos Nikel Arif Kurniawan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap enam perusahaan yang diduga dikendalikan bos nikel Arif Kurniawan (AK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tambang di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Saeful Bahri Siregar, menyebut enam perusahaan tersebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas wilayah berbeda-beda. Perusahaan itu diduga dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Enam perusahaan yang dimaksud yakni PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, dan PT ANI seluas 106 hektare.

Selanjutnya, PT AMI memiliki IUP seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ.

"AK merupakan pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara," ujar Saeful di Kejagung, Jumat (6/11/2026).

Dua Perusahaan Diduga Tetap Menambang Setelah Izin Berakhir

Saeful menjelaskan penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.

Kedua perusahaan tersebut disebut masih menjalankan aktivitas tambang setelah izin usaha produksi berakhir pada 2015. Kegiatan itu dilakukan melalui skema suspend, padahal IUP kedua perusahaan seharusnya dihentikan dan dikembalikan kepada negara.

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Saeful mengungkapkan perusahaan-perusahaan tersebut diduga memberikan suap kepada penyelenggara negara. Dugaan pemberian suap itu bertujuan mempermudah proses administrasi pengelolaan tambang.

Penyidik masih menyusun konstruksi perkara dengan memeriksa sejumlah saksi. Hingga Jumat (6/11/2026), sebanyak 38 saksi telah diperiksa.

"Adapun tim saat ini sedang melakukan, mengkonstruksikan perkara, dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi, yang sampai dengan tahap ini telah melakukan pemeriksaan sebanyak 38 saksi," katanya.

Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan Terafiliasi Arif Kurniawan

Di sisi lain, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menertibkan seluruh lahan kawasan hutan yang berada di bawah kendali maupun terafiliasi dengan Arif Kurniawan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan langkah tersebut merupakan hasil keputusan rapat yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

"Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK," ujar Barita di Kejagung, Rabu (4/11/2026) malam.

Barita menjelaskan Satgas PKH telah melakukan verifikasi awal. Dari proses tersebut, ditemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan yang diduga dilakukan secara ilegal oleh Arif Kurniawan.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PKH telah menginventarisasi, memverifikasi, sekaligus menertibkan kegiatan usaha dan penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi dalam jaringan tersebut.

"Penguasaan kembali kawasan hutan tadi merupakan bentuk tindakan pemerintah melalui Satgas untuk memastikan bahwa kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikembalikan ke dalam penguasaan negara," imbuhnya.

Meski demikian, Barita tidak menjelaskan secara terperinci luas lahan maupun komoditas tambang dari perusahaan-perusahaan Arif Kurniawan. Dia hanya menyatakan seluruh perusahaan yang terafiliasi dengan Arif akan ditindak.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com