Advertisement
Gagal Pindahkan ASN ke IKN di 2024, DPR RI Ingatkan Pemerintah Lebih Realistis
Salah satu embung yang terdapat di IKN.ist - pupr
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengatakan bahwa pemerintah perlu berpikir lebih realistis untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), setelah sebelumnya wacana tersebut tak terlaksana di tahun 2024.
Menurut dia, pemindahan ASN ke IKN tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa karena bisa berisiko bagi keselamatan kehidupan para ASN. Menurut dia, pemindahan ASN harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
Advertisement
BACA JUGA : Prabowo Dijadwalkan Meresmikan Istana Negara di IKN
"Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya, lalu harus tinggal di lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh keluarganya," kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Dia menilai ada dua resiko yang pasti dirasakan ASN ketika pindah ke IKN. Pertama, ASN sebagai penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses publik, jalan, pasar, dan sebagainya.
Yang kedua, menurut dia, ASN membutuhkan upaya yang tinggi untuk meninggalkan lingkungan kehidupan yang sudah mapan dengan hidup di lingkungan baru. Dengan begitu, rencana pemindahan ASN ke IKN tidak cukup dengan janji-janji manis, tapi juga harus disertai dengan penguatan mental.
"Lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara," kata dia.
BACA JUGA : Progres Pembangunan Masjid Negara di IKN, Diharapkan Bisa Digunakan Lebaran 2025
Di samping itu, menurut dia, pemerintah perlu realistis karena APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, yakni sebesar Rp6,3 triliun dari Rp400,3 triliun yang dianggarkan.
Namun, dia menilai bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 bila infrastruktur lembaga politik telah berfungsi, merupakan langkah strategis dan visioner. "Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menlu 24 Negara Desak Israel Akhiri Israel Blokade Gaza
Jumlah Dana Bansos Bakal Naik Tajam Tahun Depan
Warga Diimbau Menjauh dari Radius Bahaya Erupsi Gunung Awu
Rp8 Triliun Digelontorkan untuk Kembangkan Komoditas Perkebunan
Advertisement
Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka
RI Kirimkan 800 Ton Logistik ke Palestina, Disalurkan Lewat Udara
Ratusan Siswa Keracunan MBG di Sragen, SPPG Minta Maaf
Pendaki Rinjani Wajib Gunakan Aplikasi Pelacak
Pulau Galang Jadi Lokasi Penampungan 2.000 Warga Gaza, Rencana Dimatangkan
Advertisement
Kesehatan Mahasiswa Indonesia: Dari Kurang Gizi hingga Kurang Tidur
Pati Bergejolak Gegara Kebijakan Bupati, Istana Beri Peringatan
Pemerintah Impor Wadah Menu MBG, Pakar UGM: Kapan Mau Mandiri
2 Anggota Brimob Meninggal Diserang KKB Papua
Bupati Pati Termasuk Penerima Dana Kasus Suap DJKA, KPK: Ada Peluang Dipanggil
Advertisement
Demo Ricuh di Pati, Polisi Tangkap 11 Orang
Berita Pilihan
- Pulau Galang Jadi Lokasi Penampungan 2.000 Warga Gaza, Rencana Dimatangkan
- Bupati Pati Termasuk Penerima Dana Kasus Suap DJKA, KPK: Ada Peluang Dipanggil
- Merebak Isu Hubungan Renggang dengan Gibran, AHY: Enggak Ada Masalah
- Demo Warga Pati Tuntut Bupati Mundur, Begini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
- Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa Demo Warga Pati
Advertisement
Peduli Anak Difabel, Geo Santara Beri Sumbangan Ke Panti Asuhan Sayap Ibu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Demo Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur dari Jabatannya
- Sejak Oktober 2023, India Telah Kirim 20.000 Pekerja ke Israel
- Profil Sudewo, Bupati Pati yang Didemo Warganya
- Eks Ibu Negara Korsel, Kim Keon Hee Ditahan Karena Korupsi
- Ada Demo Pati 13 Agustus 2025: 22 Sekolah, Ritel dan Toko Tutup
- Per 1 Januari 2026, Rusia Larang Pakaian Militer Buatan Luar Negeri
- Demo Pati 13 Agustus 2025 Berubah Ricuh
Advertisement
Advertisement
