ExxonMobil Lanjut Operasi di RI sampai 2055, Ini Penjelasan ESDM

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah Indonesia memastikan akan memperpanjang kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi dengan perusahaan energi asal ExxonMobil hingga tahun 2055. Perpanjangan kontrak ini disertai komitmen tambahan investasi senilai sekitar 10 miliar dolar AS.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan perpanjangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional sekaligus memperkuat kerja sama energi dengan Amerika Serikat.

“Kita akan memperpanjang kerja sama sampai 2055 dengan tambahan investasi kurang lebih 10 miliar dolar AS,” ujar Bahlil dalam jumpa pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Jumat.

Menurut Bahlil, ExxonMobil merupakan salah satu kontributor utama produksi minyak nasional. Perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari satu abad itu menempati posisi kedua terbesar dalam kontribusi lifting minyak, setelah Pertamina.

“Produksi ExxonMobil berada di kisaran 170 ribu hingga 185 ribu barel per hari. Ini kontribusi yang sangat signifikan bagi lifting nasional,” katanya.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama tersebut masih memerlukan penyelesaian sejumlah aspek teknis sebelum ditandatangani secara final. Salah satunya terkait pengaturan cost recovery antara bagian pendapatan negara dan porsi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

“Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan lebih dulu, terutama soal pembagian cost recovery agar adil dan menguntungkan negara,” ujarnya.

Di sisi lain, perpanjangan kontrak ExxonMobil ini juga sejalan dengan kesepakatan dagang energi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan dokumen Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, Indonesia menyepakati impor energi dari AS dengan nilai total sekitar 15 miliar dolar AS.

Nilai tersebut mencakup rencana pembelian liquefied petroleum gas (LPG) senilai 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah (crude oil) sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang (refined gasoline) senilai sekitar 7 miliar dolar AS.

Selain sektor migas, perjanjian resiprokal tersebut juga membuka ruang kerja sama pengembangan mineral kritis. Fokus kerja sama diarahkan pada penguatan investasi dan integrasi rantai pasok, khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral (processing and refining), tanpa mencantumkan kewajiban ekspor bahan mentah maupun nilai transaksi secara rinci.

Pemerintah menilai kerja sama energi dan mineral ini penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara