BPJS Kesehatan Bantah Kabar JKN Dihapus, Layanan Tetap Berjalan
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program JKN. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
Mudik Lebaran. - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SURABAYA—Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 Hijriah berdasarkan hasil survei nasional. Pemerintah menyiapkan berbagai strategi transportasi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang berpotensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan jumlah pemudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,7 juta orang atau hampir 144 juta orang, namun pemerintah tetap mengantisipasi kenaikan karena pada tahun lalu realisasi pemudik melampaui hasil survei.
“Kami melakukan survei, ada 143,7 juta orang atau hampir 144 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Namun kami mengantisipasi kemungkinan kenaikan karena tahun lalu survei 146 juta, realisasinya mencapai 154 juta,” kata Dudy seusai rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan operasional posko angkutan Lebaran 2026 akan berlangsung pada 13–29 Maret 2026 guna mengoordinasikan seluruh moda transportasi darat, laut, udara, serta perkeretaapian selama periode arus mudik dan balik.
Menurut Dudy, sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah, termasuk pembatasan operasional angkutan barang dengan sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan yang mengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan penting lainnya sesuai Surat Keputusan Bersama lintas kementerian.
Selain itu, Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow, sistem satu arah (one way), serta ganjil genap di sejumlah ruas tol yang berpotensi mengalami kepadatan tinggi selama periode mudik Lebaran 2026.
Terkait bertepatan dengan perayaan Nyepi di Bali pada 19 Maret 2026, Dudy menyampaikan penyeberangan menuju Pulau Bali akan dihentikan sementara dengan penerapan sistem penundaan perjalanan (delaying system) serta zona penyangga (buffer zone) bagi kendaraan yang terdampak.
“Kami akan informasikan kepada masyarakat terkait penutupan sementara pelabuhan agar bisa mengatur jadwal perjalanan,” ujar dia.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA) pada 16–17 Maret untuk arus mudik serta 25–26 Maret untuk arus balik, yang telah disetujui Presiden bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
"Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada tanggal-tanggal tertentu sehingga keselamatan dan kelancaran perjalanan lebih terjamin," ujar dia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan aman dan lancar di seluruh moda transportasi.
"Kami membangun sinergi sedetail mungkin untuk memastikan angkutan Lebaran darat, laut, udara, kereta api maupun tol berjalan aman, lancar, selamat dan membahagiakan," kata Khofifah.
Prediksi jumlah pemudik Lebaran 2026 yang mencapai sekitar 144 juta orang ini menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan transportasi nasional, termasuk pengaturan lalu lintas, operasional angkutan, serta koordinasi lintas instansi guna memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama musim mudik dan arus balik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program JKN. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
Realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun dan menyerap lebih dari 5,48 juta tenaga kerja.
Pemerintah mengaktifkan SIZE di Jawa-Bali untuk mendeteksi dini penyakit zoonosis melalui integrasi data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Iran menegaskan kendali atas Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman serta memperingatkan kapal yang melintas di luar jalur yang ditetapkan.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran 2027 memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
SKK Migas menyebut UEA akan mengirim hingga 30 juta barel minyak ke Indonesia tanpa biaya, termasuk modal kerja dan biaya kapal.