Advertisement
Ada Polisi Tak Netral di Pilkada 2024, Polri Siapkan Sanksi Tegas
Foto ilustrasi polisi berjaga di Kantor KPU / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Jajaran kepolisian diingatkan agar berlaku netral dalam Pilkada serentak 2024. Jika tidak, Mabes Polri akan memberikan sanksi tegas.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa netralitas pada perhelatan pesta demokrasi rakyat itu sudah melekat dalam tubuh Polri.
Advertisement
"Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya," ujarnya di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).
Jenderal polisi bintang dua ini menambahkan, jika ada anggota Polri yang terjun dalam kontestasi Pilkada, maka yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi membawa status keanggotaannya sebagai korps Bhayangkara.
Sementara itu, Abdul juga mengungkapkan sanksi bagi anggota yang melanggar aturan ini. Sanksi tersebut memiliki kategori ringan, sedang hingga berat.
"Mulai dari penempatan khusus, ditahan sampai dengan disiplin sampai dengan kode etik. Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan," tambahnya.
Adapun, Abdul juga mengaku sudah memberikan arahan kepada 500 personel Propam, mulai dari Divpropam Mabes Polri hingga Kabid Propam Polda jajaran agar tidak anti-kritik.
Menurutnya, kritik dari eksternal atau masyarakat diharapkan bisa terus meningkatkan dan memperbaiki roda organisasi di Propam Polri untuk terus menjadi lebih baik.
"Masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan masyarakat itu harus siap sebagai propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cak Imin Usulkan Aturan Penambahan Komisi di DPR Dimasukkan UU MD3
Dampak Israel Serang Lebanon, 13.500 warga Suriah Kembali ke Negaranya
Prabowo Diwacanakan Mengubah Skema Subsidi BBM Cs jadi BLT
Advertisement
Wacana TNI akan Membentuk Satuan Antariksa, Ini Tanggapan Pakar Pertahanan
Tok! Hakim Vonis Mati Kurir Sabu-sabu 28 Kg dan 14.431 Butir Pil Ekstasi
Ada Polisi Tak Netral di Pilkada 2024, Polri Siapkan Sanksi Tegas
Advertisement
Komunal BPR Fair Kembali Hadir di Jakarta, Catat Tanggal dan Keunggulannya
Kepastian Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto, Begini Penjelasan PDIP
5 dari Tujuh Jenazah Kali Bekasi Berhasil Diidentifikasi, Begini Detailnya
Advertisement
KPK Panggil Ketua DPRD Semarang Jadi Saksi Korupsi Pemkot
Berita Pilihan
- Festival Jivitputrika di India, 37 Anak Tewas Tenggelam di Sungai
- Wacana TNI akan Membentuk Satuan Antariksa, Ini Tanggapan Pakar Pertahanan
- KPK Panggil Ketua DPRD Semarang Jadi Saksi Korupsi Pemkot
- Direktur Kementerian ESDM Diperiksa KPK
- Eks Gubernur Maluku Utara Divonis 8 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi
Advertisement
Depok Kolaborasi Menjaga Kondusifitas Pelaksanaan Pilkada Sleman 2024
Advertisement
Solo Traveling sedang Tren, Ini 5 Negara Terbaik bagi Para Solo Traveler
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Dikabarkan Bentuk 44 Kementerian, Begini Respons Jokowi
- Jokowi Sebut Investasi Asing Masuk ke IKN Tunjukkan Kepercayaan Investor Global
- Jokowi Minta Daerah Sekitar Mampu Menyokong Kebutuhan Pangan di IKN
- Cak Imin Peringatkan Pansus Haji Agar Tak Melunak Demi Menjaga Nama Baik DPR
- Dipecat PDIP dan Batal Dilantik Anggota DPR RI, Ini Profil Tia Rahmania
- Eks Gubernur Maluku Utara Divonis 8 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi
- Tia Rahmania Dipecat dari PDIP dan Batal Jadi Anggota DPR RI, Ini Kata Puan Maharani
Advertisement
Advertisement
