Advertisement
Angka Kelahiran Total di Indonesia Masih Alami Kesenjangan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Angka kelahiran total (TFR) di Indonesia masih mengalami disparitas (kesenjangan) yang cukup tinggi, meski rata-rata secara nasional terpantau baik.
“Saya belum puas karena kesenjangannya masih cukup tinggi. Disparitas masih tinggi, padahal rata-rata kita secara nasional sudah 2,18 berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020 BPS. Padahal pembangunan itu harus equal equity,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Sabtu (15/7/2023).
Advertisement
BACA JUGA: BKKBN dan DPR RI Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting
Hasto menuturkan, angka TFR yang masih berbeda-beda di tiap provinsi menyebabkan pembangunan negara sulit diwujudkan secara merata dan adil. Ditambah letak geografis yang luas dan cakupan wilayah perifer (jauh dari pusat) yang besar.
Di Jawa Tengah misalnya. Angka TFR di sana sudah di bawah rata-rata nasional. Namun berbeda ketika melihat TFR di Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Sumatera Barat, kata Hasto mencontohkan.
Dalam pantauannya, beberapa pemicu kesenjangan TFR masih terjadi di lapangan ialah kondisi perekonomian sebagian masyarakat yang masih lemah dan tingkat pendidikan yang rendah.
Terkait dengan lingkup sosial budayanya, masih ada golongan masyarakat yang menjadikan hubungan seks sebagai rekreasi, akibat dari kemungkinan tidak adanya wadah hiburan lain yang bisa didapatkan.
“Di daerah perifer itu justru mereka jadi mempunyai banyak anak,” katanya.
Menurut Hasto, akses terhadap layanan kontrasepsi berperan dalam pengendalian penduduk tumbuh seimbang. Maka dari itu, BKKBN terus berupaya menembus daerah-daerah yang dengan TFR yang tinggi dengan hadir memberikan layanan kontrasepsi secara gratis seperti halnya ketika Hari Keluarga Nasional ke-30 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan tanggal 4-6 Juli 2023.
Dibukanya akses kontrasepsi itu diwujudkan melalui program Sejuta Akseptor yang menyasar masyarakat terutama di pedesaan yang membutuhkan layanan namun belum bisa terlayani dengan baik. Layanan itu, juga ditujukan agar TFR di daerah yang angkanya terlampau tinggi jadi menurun secara perlahan.
Pelayanan pengadaan alat kontrasepsi juga direalisasikan dengan bantuan pemerintah daerah terkait hingga TNI/Polri baik itu pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non MKJP.
“Saya puas dengan 2,1 tapi yang bikin tidak puas karena tidak rata. Ada yang masih 2,5 ada 2,7 tapi ada juga yang sudah 1,9. Itu tidak rata, itu saja saya belum puas, meskipun kita sudah 2,1 yang terbaik itu harus merata,” katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement