Advertisement
Angka Kelahiran Total di Indonesia Masih Alami Kesenjangan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Angka kelahiran total (TFR) di Indonesia masih mengalami disparitas (kesenjangan) yang cukup tinggi, meski rata-rata secara nasional terpantau baik.
“Saya belum puas karena kesenjangannya masih cukup tinggi. Disparitas masih tinggi, padahal rata-rata kita secara nasional sudah 2,18 berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020 BPS. Padahal pembangunan itu harus equal equity,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Sabtu (15/7/2023).
Advertisement
BACA JUGA: BKKBN dan DPR RI Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting
Hasto menuturkan, angka TFR yang masih berbeda-beda di tiap provinsi menyebabkan pembangunan negara sulit diwujudkan secara merata dan adil. Ditambah letak geografis yang luas dan cakupan wilayah perifer (jauh dari pusat) yang besar.
Di Jawa Tengah misalnya. Angka TFR di sana sudah di bawah rata-rata nasional. Namun berbeda ketika melihat TFR di Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Sumatera Barat, kata Hasto mencontohkan.
Dalam pantauannya, beberapa pemicu kesenjangan TFR masih terjadi di lapangan ialah kondisi perekonomian sebagian masyarakat yang masih lemah dan tingkat pendidikan yang rendah.
Terkait dengan lingkup sosial budayanya, masih ada golongan masyarakat yang menjadikan hubungan seks sebagai rekreasi, akibat dari kemungkinan tidak adanya wadah hiburan lain yang bisa didapatkan.
“Di daerah perifer itu justru mereka jadi mempunyai banyak anak,” katanya.
Menurut Hasto, akses terhadap layanan kontrasepsi berperan dalam pengendalian penduduk tumbuh seimbang. Maka dari itu, BKKBN terus berupaya menembus daerah-daerah yang dengan TFR yang tinggi dengan hadir memberikan layanan kontrasepsi secara gratis seperti halnya ketika Hari Keluarga Nasional ke-30 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan tanggal 4-6 Juli 2023.
Dibukanya akses kontrasepsi itu diwujudkan melalui program Sejuta Akseptor yang menyasar masyarakat terutama di pedesaan yang membutuhkan layanan namun belum bisa terlayani dengan baik. Layanan itu, juga ditujukan agar TFR di daerah yang angkanya terlampau tinggi jadi menurun secara perlahan.
Pelayanan pengadaan alat kontrasepsi juga direalisasikan dengan bantuan pemerintah daerah terkait hingga TNI/Polri baik itu pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non MKJP.
“Saya puas dengan 2,1 tapi yang bikin tidak puas karena tidak rata. Ada yang masih 2,5 ada 2,7 tapi ada juga yang sudah 1,9. Itu tidak rata, itu saja saya belum puas, meskipun kita sudah 2,1 yang terbaik itu harus merata,” katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement