Advertisement
Jokowi: Pemimpin ke Depan Seperti Ganjar Pranowo, Berani dan Punya Nyali
Advertisement
JAKARTA—Presiden Joko Widodo memuji bakal calon presiden koalisi PDIP dan PPP, Ganjar Pranowo. Menurut Jokowi, Ganjar adalah pemimpin yang berani dan punya nyali.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri acara Rakernas III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
Advertisement
Selain Ganjar Pranowo, hadir dalam acara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Situation Room Prananda Prabowo dan sejumlah elit PDIP lainnya.
"Pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo. Yang paling penting itu nyali nomor satu, berani nomor satu. Itu, berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya itu," kata Jokowi.
Jokowi menerangkan, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan. Kesulitan global akan mengancam akibat krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan adanya perang.
"Tantangan itu harus kita ketahui bersama, sehingga PDIP bisa mendesign sebuah rencana besar nantinya ke depan jika diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini," jelasnya.
Sehingga, lanjut Jokowi, bayangan-bayangan yang akan terjadi setidaknya bisa diantisipasi dan dipersiapkan perencanaannya terlebih dahulu.
"Dan saya sampaikan, di tengah situasi itu ada kesempatan besar membawa negara ini masuk sebagai negara maju dalam 13 tahun ke depan. Maka akan baik kalau persiapan besarnya itu disiapkan PDIP dalam rakernas ini," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri membenarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju. Sebab, Indonesia adalah negara kaya, namun banyak potensi negara ini yang belum digarap optimal.
"Yang diperlukan memang persatuan. Persatuan bukan hanya fisik saja, tapi juga jiwa. Kalau kita mau maju dan seluruh rakyat mendukung, maka itu (menjadi negara maju) akan terjadi," katanya.
Ia juga mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia membutuhkan waktu 13 tahun untuk menjadi negara maju keempat di dunia. Bonus demografi yang ada saat ini harus benar-benar dikelola, agar Indonesia bisa melompat dari negara berkembang menjadi negara maju.
"Kita bisa setara dengan India, Tiongkok, Amerika. Kita bisa jadi nomor empat di dunia," jelasnya.
Hanya saja, lanjut Presiden RI ke-5 itu, kuncinya adalah persatuan. Semua harus bersatu, dan bersama-sama mewujudkan itu.
"Pertanyaannya, maukah kita bersatu dan bersama-sama berjuang. 13 tahun itu bukan waktu yang panjang, itu pendek. Tapi kira harus bersatu. Karena bukan Pak Jokowi, saya dan Pak Ganjar saja yang melakukannya. Tapi seluruh bangsa," pungkasnya. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Ada Aturan Baru terkait Polemik KomandanTe, 5 Caleg PDIP Wonogiri Tetap Mundur
- MenKopUKM: 57th APEC SMEWG Jadi Forum Strategis Tuntaskan Tantangan UMKM
- Setelah 10 Bulan, Polisi Sragen Berhasil Tangkap Pencuri Ponsel di Sambirejo
- Aksi Simpatik Siswa SMPN 10 Solo Dukung Timnas Indonesia di Piala Asia U-23
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Soal Pembebasan Lahan untuk IKN dan PSN, AHY: Tidak Boleh Asal Gusur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
- Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement