Penerimaan Pajak DIY Rp4,5 Triliun hingga September, DJP Genjot Pengawasan
Penerimaan pajak DIY mencapai Rp4,5 triliun hingga September 2026. DJP memperkuat pengawasan wajib pajak dan koordinasi dengan pemda.
Pembangunan Tol Jogja Solo di Kartasura, Jawa Tengah, Selasa (20/9/2022)./JIBI-Bisnis.com-Himawan L Nugraha\r\n
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengidentifikasi kerusakan 51 ruas jalan akibat proyek Tol Jogja Solo. Direktur Teknik PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM) Pristi Wahyono mengatakan dari 51 ruas yang rusak, 21 sudah diperbaiki.
Kerusakan jalan ini dibahas dalam rapat yang digelar Jumat (17/2/2023). Rapat dihadiri Bupati Klaten dan jajaran pemkab lainnya, JMM dan tim penyedia jasa paket 1.1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk, serta paket 1.2 PT Daya Mulia Turangga.
"Terima kasih atas rapat seperti ini karena dengan kegiatan ini, JMM mendapatkan arahan dan dapat menyampaikan secara langsung progres dan penanganan yang telah dilaksanakan pada proyek ini," ucapnya.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang disampaikan masyarakat Klaten akibat proyek jalan tol ini. Kerusakan dan ketidaknyamanan, kata Pristi, tidak mungkin terhindarkan dengan adanya proyek jalan tol ini.
"Pembangunan jalan tol seperti ini hampir tidak mungkin dipisahkan dari ketidaknyamanan masyarakat."
Penyedia Jasa Paket 1.1 (Ruas Solo – Klaten) diwakili General Superintendent Paket 1.1, Oka Candra Sukmana menyampaikan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah mengerahkan sebanyak tiga tim dibekali alat berat yang memadai.
Saat ini masih proses mengebut perbaikan di 30 ruas jalan lainnya. Melalui rapat koordinasi ini disepakati masing-masing pihak yang terlibat untuk mengawasi bersama atas perbaikan ruas jalan rusak.
"Ke depan, pelaksana proyek diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan memberikan, petunjuk rute yang hanya boleh dilewati kendaraan pengangkut material serta menindak tegas pengemudi yang bandel langsung hingga ke sumber penambangannya," ucapnya.
Selain membahas ruas jalan yang rusak, boks halan desa di Desa Kahuman Klaten yang dianggap memiliki ketinggian yang terlalu rendah juga dibahas. Manajer Teknik JM,
Tutus Trihandoko mengatakan saat ini masih proses pembuatan desain.
Menurutnya, JMM juga telah mendata perlintasan baik perlintasan air berupa irigasi, drainase, maupun perlintasan jalan berupa jalan desa, jalan kabupaten,jalan provinsi dan jalan nasional.
"Persyaratan proses penyusunan desain ini yang menjadi salah satu persyaratannya adalah adanya rekomendasi teknis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berwenang."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penerimaan pajak DIY mencapai Rp4,5 triliun hingga September 2026. DJP memperkuat pengawasan wajib pajak dan koordinasi dengan pemda.
Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM hingga 2028 karena banyak pelaku usaha belum memenuhi target dan terkendala administrasi.
Rute Trans Jogja ke Gunungkidul belum terealisasi meski dikaji sejak 2025. Warga berharap layanan ini mengurangi kepadatan Jalan Jogja-Wonosari.
Jogja Expo 2026 membuka peluang UMKM DIY memasuki rantai pasok haji dan umrah. Kerja sama awal yang terbentuk mencapai sekitar Rp1 miliar.
Simak cara cek status penerima BPNT Rp600.000, syarat kepesertaan, penyebab bantuan belum masuk rekening, dan langkah penarikan tunai.
Ganti rugi pengadaan tanah Tol Solo-Jogja di Sleman mencapai Rp19,5 miliar untuk 11 objek di Moyudan dan Gamping.