Advertisement
Sah! Jokowi Resmi Teken KUHP, Berlaku Mulai 2025
Jokowi Teken KUHP, Mulai Berlaku 2025. Ilustrasi Pengesahan RKUHP oleh DPR - Bisnis/Muhammad Afandi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seusai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada Desember 2022.
Berdasarkan salinan Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP, Presiden Jokowi menandatangani beleid ini pada 2 Januari 2023.
Advertisement
KUHP terbaru itu terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman. Kemudian, KUHP juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan. Kemudian, Undang-undang ini mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau pada 2025.
BACA JUGA: Jutaan Orang Bisa Dipenjara, RUU KUHP Disoroti Media Asing
Diberitakan sebelumnya, RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023, pada Selasa (6/12/2022).
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu, Selasa (6/12/2022).
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi tentang hukum pidana. Pacul mengatakan, KUHP yang dipakai selama ini merupakan warisan kolonial Belanda.
KUHP itu, lanjutnya, telah berperan sebagai sumber pertama hukum pidana di Indonesia selama 76 tahun. Menurutnya, KUHP sudah tak relevan lagi sehingga perlu diubah. Namun, sejumlah pasal dalam KUHP masih menuai pro dan kontra di antaranya mengenai perzinahan hingga kebebasan sipil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemensos Coret 1,9 Juta Penerima Bansos
Marak Keracunan Menu MBG, Istana Bakal Beri Sanksi SPPG
Prabowo Pertimbangkan Mahfud MD Masuk Tim Komite Reformasi Polri
Jaga Aksi Demo Warga Pati, Polresta Amankan Tiga Titik Strategis
Advertisement
Perpres 79/2025 Tak Hanya Mengatur Soal Kenaikan Gaji ASN
Warga Pati Kembali Demo Hari Ini, Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Resmi, Mulai 2028 IKN Jadi Ibu Kota Politik RI
Krisis Air Akibat Perubahan Iklim Global Semakin Parah
Advertisement
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Berita Pilihan
- Marak Keracunan Menu MBG, Istana Bakal Beri Sanksi SPPG
- Perpres 79/2025 Tak Hanya Mengatur Soal Kenaikan Gaji ASN
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Advertisement
Pemkab Siapkan Bonus Rp2,2 Miliar untuk Atlet Berprestasi di Gunungkidul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
- Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
- Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
