Advertisement
Sah! Jokowi Resmi Teken KUHP, Berlaku Mulai 2025
Jokowi Teken KUHP, Mulai Berlaku 2025. Ilustrasi Pengesahan RKUHP oleh DPR - Bisnis/Muhammad Afandi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seusai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada Desember 2022.
Berdasarkan salinan Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP, Presiden Jokowi menandatangani beleid ini pada 2 Januari 2023.
Advertisement
KUHP terbaru itu terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman. Kemudian, KUHP juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan. Kemudian, Undang-undang ini mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau pada 2025.
BACA JUGA: Jutaan Orang Bisa Dipenjara, RUU KUHP Disoroti Media Asing
Diberitakan sebelumnya, RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023, pada Selasa (6/12/2022).
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu, Selasa (6/12/2022).
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi tentang hukum pidana. Pacul mengatakan, KUHP yang dipakai selama ini merupakan warisan kolonial Belanda.
KUHP itu, lanjutnya, telah berperan sebagai sumber pertama hukum pidana di Indonesia selama 76 tahun. Menurutnya, KUHP sudah tak relevan lagi sehingga perlu diubah. Namun, sejumlah pasal dalam KUHP masih menuai pro dan kontra di antaranya mengenai perzinahan hingga kebebasan sipil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mensos dan Menhub Teken MoU di Jogja, Ini Isinya
Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
Prabowo Sebut Tidak Ada Kendali Jokowi atas Kebijakannya
Operasi Zebra Digelar Jelang Libur Nataru 2025
Advertisement
Topan Kalmaegi Tewaskan 114 Orang, Filipina Tetapkan Bencana Nasional
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Dilecehkan Saat Blusukan
Trump Marah Besar Usai Partai Republik Kalah di Pilkada AS
Ghazala Hashmi, Wakil Gubernur Muslim Pertama di Virginia
Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Advertisement
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
Putin: Rusia Kembangkan Rudal Nuklir Hipersonik Baru
Geledah Rumah Gubernur Riau, KPK Sita Rp800 Juta
Prakiraan BMKG: Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Kota Besar
Advertisement
Tekan Kecelakaan dengan Ekosistem Keselamatan Berbasis Teknologi
Berita Pilihan
- Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
- Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
Advertisement
Ruang Oven Kayu Pabrik Furnitur di Bantul Terbakar, Kerugian Rp80 Juta
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Kopi Hitam dan Yogurt Tawar Lebih Baik untuk Diet, Ini Alasannya
- Daftar Empat Gubernur Riau yang Ditahan KPK, Termasuk Abdul Wahid
- Influenza Tipe A Muncul di Jogja, Dinkes Imbau Masyarakat Waspada
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Ekonomi DIY Q-III 2025 Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
- Bayar Andong Wisata di Kota Jogja Kini Bisa Pakai QRIS
- Harapan Bagi Raja Baru Keraton Kasunanan Surakarta Paku Buwono XIV
Advertisement
Advertisement
