Advertisement
Sah! Jokowi Resmi Teken KUHP, Berlaku Mulai 2025
Jokowi Teken KUHP, Mulai Berlaku 2025. Ilustrasi Pengesahan RKUHP oleh DPR - Bisnis/Muhammad Afandi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seusai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada Desember 2022.
Berdasarkan salinan Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP, Presiden Jokowi menandatangani beleid ini pada 2 Januari 2023.
Advertisement
KUHP terbaru itu terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman. Kemudian, KUHP juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan. Kemudian, Undang-undang ini mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau pada 2025.
BACA JUGA: Jutaan Orang Bisa Dipenjara, RUU KUHP Disoroti Media Asing
Diberitakan sebelumnya, RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023, pada Selasa (6/12/2022).
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu, Selasa (6/12/2022).
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi tentang hukum pidana. Pacul mengatakan, KUHP yang dipakai selama ini merupakan warisan kolonial Belanda.
KUHP itu, lanjutnya, telah berperan sebagai sumber pertama hukum pidana di Indonesia selama 76 tahun. Menurutnya, KUHP sudah tak relevan lagi sehingga perlu diubah. Namun, sejumlah pasal dalam KUHP masih menuai pro dan kontra di antaranya mengenai perzinahan hingga kebebasan sipil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
Top Ten News Harianjogja.com: Relokasi Pedagang Hingga Kemiskinan
Advertisement
Protes Iran Memanas, Khamenei Dikabarkan Siapkan Pelarian
Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
Kasus Produk Kecantikan, Richard Lee Dipanggil Polda Metro
Advertisement
MUI Soroti KUHP Baru soal Nikah Siri dan Poligami
Dentuman dan Kilatan Cahaya di Cianjur Bukan dari Gunung Gede
Semeru Erupsi 12 Kali, Lava Pijar Muncul hingga Malam Hari
Kemendagri Wajibkan Daerah Perkuat Kelembagaan BPBD
Prabowo Targetkan 6.900 Jembatan Terbangun pada 2026
Advertisement
Prabowo Minta Prosedur MBG Diperketat Mulai 2026
Berita Pilihan
- Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Bidik PAD Wisata Rp36,4 Miliar pada 2026
Advertisement
Jadi Primadona, Umbul Pelem Klaten Raup Omzet Miliaran Sepanjang 2025
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul Setop Tambang Ilegal di Bawuran Pleret
- Kantor Diduga Scam di Sleman Tutup Usai Penggerebekan Polisi
- Polisi Kerahkan 1.060 Personel Jaga Aksi Buruh Hari Ini di Jakarta
- Pergerakan Tanah Masih Terjadi di Lokasi Sinkhole Situjua Sumbar
- Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas
- Mulai 2026, Gaji Guru PPPK Bantul Minimal Setara UMK
- Modus Liquid Vape, BNN Ungkap Lab Narkoba Jaringan Global di Ancol
Advertisement
Advertisement
