Advertisement
Epidemiolog Kritik Keputusan Jokowi Cabut Kebijakan PPKM

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah kekhawatiran peningkatan kasus Covid-19 global.
Sekadar catatan, beberapa negara diketahui masih menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 seperti China, Jepang, Brazil, Amerika, dan Korea Selatan.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Selain itu, Dicky juga menyinggung soal masa Natal dan Tahun Baru yang cukup rawan. Pasalnya mobilitas masyarakat justru sedang tinggi-tingginya di masa sekarang.
“Kita tahu erat kaitan antara peningkatan aktivitas dan mobilitas, keramaian dengan potensi terjadinya transmisi Covid, di mana sekarang yang beredar adalah subvarian-subvarian yang efektif menginfeksi dan bisa menginfeksi ulang bisa menembus barikade proteksi,” kata Dicky saat dihubungi, Jumat (30/12/2022).
Sehingga menurutnya keputusan pencabutan PPKM tersebut masih belum tepat. Walaupun menurutnya sah-sah saja, karena Pemerintah pasti memiliki perhitungan terkait pencabutan tersebut.
“Namun kalau saya melihat kalau bicara data kesehatannya belum terlalu menguatkan belum membangun konfiden karena data itu sendiri di tengah keterbatasan. Dan juga sekali lagi harus memilih menyarankan kehati-hatian, aspek kewaspadaan. Lebih baik setelah Nataru toh [PPKM kemarin] berlaku sampai 9 Januari,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada hari ini, Jumat (30/12/2022).
BACA JUGA: Polisi Tangkap 4 Orang, Siapa Pelaku Perusakan SMA Bosa Jogja Terungkap
“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan selama 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka yang ada, maka pada hari ini Pemerintah memutuskan mencabut PPKM,” kata Jokowi melalui konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (30/12/2022).
Sebelumnya, Jokowi telah memberi sinyal akan menghentikan kebijakan PPKM menyusul penurunan kasus Covid-19. Mengingat, PPKM berlevel di Indonesia saat ini masih berlaku mulai 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.
Untuk diketahui, PPKM telah berjalan selama 23 bulan 19 hari setelah pertama kali diterapkan pada 11–25 Januari 2021 di tujuh 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Dianggap Sukses Kurangi Emisi dari Sektor Kehutanan, Indonesia Terima Rp718 Miliar
- Akhirnya, Ruben Onsu Lolos dari Gugatan Rp100 Miliar
- 2023, DPUPKP Bantul akan Aspal 39 Ruas Jalan
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
Advertisement

Padat Karya Bantul Berdayakan Warga Miskin di 70 Kalurahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
- Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Praktisi Mengajar, Minat?
- Jalan Menuju Proyek Tol Jogja Solo Banyak Rusak, Bupati Panggil PT JMM
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Kementerian Perdagangan Temukan Perusahaan Tak Distribusikan Minyakita
- Polri Masih Cari Pilot dan Penumpang Susi Air
- 500 Lebih Mahasiswa di Malang Keracunan Makanan
Advertisement
Advertisement