Advertisement
Ini Beri Bocoran UMP 2023 Versi Kemenaker

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari, mengungkapkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 tidak akan naik hingga 13 persen sebagaimana seperti permintaan pekerja.
Dirinya menyebutkan masih mungkin UMP 2023 lebih besar 3 persen dari 2022. Namun tidak akan mencapai 13 persen mengacu pada besaran inflasi yang terjadi.
Advertisement
“Mungkin [3 persen] bisa saja. Tidak akan sampai 13 persen kayanya inflasi nggak segitu juga,” kata Indah kepada awak media di kantor Kemenaker, Kamis (10/11/2022).
Berdasarkan data per Oktober 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi komponen inti, yang menggambarkan daya beli masyarakat tercatat mencapai 3,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Tahun ini penetapan upah minimum kembali menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 yang merupakan turunan dari UU cipta Kerja yang menggunakan formulasi dengan data inflasi atau pertumbuhan ekonomi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, sebelumnya telah memastikan besaran upah minimum (UM) 2023 akan lebih tinggi dari besaran UM pada 2022. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di Indonesia.
“Pada dasarnya sudah dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Ida dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR, Selasa (8/1/2022).
Menanggapi pernyataan Menaker bahwa UMP 2023 mengacu pada PP No.36/2021, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi (KSPI) Said Iqbal menegaskan penolakannya.
Menurutnya, omnibuslaw UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian, PP No.36/2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja juga inskonstutusional.
"Jadi yang dipakai rumus kenaikan UMK adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 13 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/11/2022).
Said Iqbal menyebut purchasing power atau daya beli buruh sudah turun 30 persen akibat 3 tahun tidak ada kenaikan upah. Ditambah lagi, dengan kenaikan harga BBM membuat inflasi tembus lebih dari 6,5 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi saat ini sangat bagus 5,72 persen, maka kenaikan 13 persen sangatlah wajar.
"Jadi tidak masuk akal kalau kenaikan UMP/UMK di bawah nilai inflasi dengan rumus PP No 36," kata Said Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Cek! Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement