Audit Kasus Stunting, Akselerator Penurunan Stunting di Kabupaten Kulonprogo

JOGJA -- Kepala Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta yang diwakili Koordinator Bidang KB-KR dan beserta jajaran dari Bidang KS-PK menghadiri kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) bertempat di Rumah Makan Limasan Ayam dan Bebek Berontak, Tawangsari, Pengasih Kulon Progo.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo, sebagai rangkaian dari AKS yang mengambil lokasi kasus di Padukuhan Kaliagung, Kapanewon Sentolo.

Angka Stunting di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dari 14.9% menjadi 14.3%, turun 0.6% di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Sedangkan berdasarkan data e-PPGBM, kasus stunting di Kulon Progo menurun sebanyak 0.4%, dari 10.35% pada tahun 2021 menjadi 9.95% tahun 2022. Jika dilihat dari data tersebut, memang terjadi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Kulon Progo. Namun, penurunan tersebut masih cukup kecil jika dibandingkan dengan capaian dari kabupaten/kota lain di wilayah DIY.

Hal senada juga disampaikan oleh Joko Budi Santoso, SKM, M.Kes selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. “Penurunan stunting di Kulon Progo dari tahun 2021 ke 2022 memiliki progress yang paling lambat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY,” ujarnya penuh penekanan. Menurutnya, faktor koordinasi dan kerja sama lintas sektor di Kulon Progo masih lemah.

Salah satu upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo untuk memperbaiki hal tersebut adalah melalui kegiatan AKS. Kegiatan AKS diharapkan mampu menjadi akselerator penurunan stunting. Drs. Ariadi, MM selaku Kepala DPMDPPKB dalam sambutannya menyatakan bahwa tahapan AKS di Kaliagung, Sentolo sudah sampai pada tahap diseminasi. Tahapan ini tentunya sudah menuangkan rekomendasi dari tim pakar yang terdiri dari unsur POGI (dokter spesialis kandungan), AIPGI (ahli gizi), HIMPSI (psikolog), dan IDAI (dokter anak).

“Rekomendasi dari tim pakar menjadi kewajiban dari seluruh pihak untuk menindaklanjuti, jika tidak maka hal tersebut (rekomendasi tim pakar) tidak akan ada artinya. Kerjasama lintas sektor menjadi sebuah keharusan.”, tegas Drs. Ariadi, MM dihadapan seluruh lintas sektor yang hadir pada kegiatan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh dr. Iin Nadzifah Hamid selaku Koordinator Bidang KB-KR BKKBN DIY. “Melalui kegiatan AKS ini diharapkan akan muncul rekomendasi dari tim pakar terkait sektor mana saja yang harus dilibatkan dalam penanganan kasus stunting di Kapanewon Sentolo berdasarkan kasus-kasus terpilih. Harapannya, penanganan dan pencegahan kasus serupa dapat diadopsi di wilayah lain di Kabupaten Kulon Progo,” ungkap dr. Iin Nadzifah Hamid.

Lebih lanjut, dr. Iin menekankan bahwa AKS ini berbeda dengan Audit Maternal. AKS lebih fokus mencari determinan/faktor-faktor terjadinya stunting sebagai salah satu cara merumuskan upaya pencegahan kasus stunting. Jadi, AKS harusnya tidak hanya fokus pada upaya kuratif dan rehabilitative, namun juga fokus kepada upaya promotif dan preventif.

Kegiatan AKS ini akan dilaksanakan kembali pada tanggal 15 November 2022, di mana tahapan AKS telah sampai pada tahap Kajian Tim Teknis dan Tim Pakar. Berbeda dengan AKS kali ini yang mengambil lokasi kasus di Kapanewon Sentolo, AKS selanjutnya mengambil lokasi kasus di Kapanewon Pengasih.

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News