Advertisement
Pemalsuan Data Pribadi Diancam 6 Tahun Penjara
Mengamankan data pribadi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah resmi berlaku seiring disahkannya oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022.
BACA JUGA : DPR Setuju RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang
Dalam salinan yang Bisnis terima, dengan berlakunya Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini, maka setiap orang, badan publik hingga organisasi internasional di Indonesia serta termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah hukum Indonesia menjadi subjek dari aturan ini.
Dengan berlakunya aturan ini, maka penyalahgunaan data pribadi akan dikenai sanksi pidana. Pada pasal 22 ditegaskan, penambangan data pribadi tidak boleh dilakukan jika tidak mendapatkan persetujuan tertulis ataupun direkam. "Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum," tertulis dalam Pasal 23 beleid terbaru ini.
Pada pasal 40 ditegaskan pengendali data pribadi wajib menghentikan pemrosesan data jika subjek menarik persetujuan pemrosesan data.Penghentian paling lambat dilakukan 3 x 24 jam terhitung sejak permohonan diterima.
Nantinya, lembaga yang bertindak sebagai otoritas penyelenggara perlindungan data pribadi ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan bagi pelanggar UU Perlindungan Data Pribadi ini terdapat sejumlah sanksi yang diatur mulai dari administratif yakni peringatan tertulis hingga denda administratif. Hingga ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp5 miliar.
Hukuman lebih tinggi diberikan bagi pemalsu data pribadi yang merugikan orang lain akan dikenai sanksi pidana 6 tahun dan denda Rp6 miliar. Bagi korporasi, denda ini dilipatkan menjadi 10 kali lebih besar dari yang diancamkan.
Pelanggar korporasi juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh aset, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, hingga pembayaran ganti rugi dan pembubaran korporasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar 5 Bakal Cawapres Anies Baswedan, Ada Tokoh-Tokoh NU
Cek! Syarat Pendaftaran UTBK SNBT 2023
Ketum Parpol Absen saat Deklarasi Capres Anies, Ada Apa?
Advertisement
Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hak Independensi saat Sidang Kasus Kanjuruhan
Jadwal Lengkap Buka Puasa untuk DIY selama Ramadan 2023
Dilarang Jokowi, Ketua MUI: Bukber Itu Baik, Larangan Tak Realistis
Advertisement
Daftar CEO Penerima Pesangon Terbesar di Dunia
Inilah Dua Jurus Jitu PT KAI Berantas Calo Tiket Mudik Lebaran 2023
Deretan Negara Terkecil di Dunia: No.1 Ada Vatikan
JNE Serahkan Kendaraan Perspustakaan Keliling untuk Rumah Baca Sang Petualang
Advertisement
Harga Emas Antam, Jumat 24 Maret 2023 Sentuh Rp1.096.000 Per Gram
Berita Pilihan
Advertisement
Jembatan Kretek II Bakal Jadi Jalur Alternatif Memecah Kepadatan di Pantai Selatan DIY
Advertisement
Ingin Buka Puasa di Hotel? Ini 3 Rekomendasi Tempat di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Muhammadiyah Sebut Pejabat Sebaiknya Tak Dilarang Buka Puasa Bersama
- Tolak UU Cipta Kerja Disahkan, Partai Buruh Soroti Poin-Poin Ini
- Ini Link Download UU Cipta Kerja
- BEM UI Trending Gara-gara Pamer Meme Puan Berbadan Tikus
- Ini Isi Surat Jokowi yang Larang Pejabat Buka Puasa Bersama
- Sah! Kevin Sanjaya Menikah dengan Valencia Tanoesoedibjo di Paris
- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Mendorong upaya Terobosan agar Israel Tidak Main di Indonesia dalam Piala Dunia U-20
Advertisement
Advertisement
