Advertisement
Pemalsuan Data Pribadi Diancam 6 Tahun Penjara
Mengamankan data pribadi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah resmi berlaku seiring disahkannya oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022.
BACA JUGA : DPR Setuju RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang
Advertisement
Dalam salinan yang Bisnis terima, dengan berlakunya Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini, maka setiap orang, badan publik hingga organisasi internasional di Indonesia serta termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah hukum Indonesia menjadi subjek dari aturan ini.
Dengan berlakunya aturan ini, maka penyalahgunaan data pribadi akan dikenai sanksi pidana. Pada pasal 22 ditegaskan, penambangan data pribadi tidak boleh dilakukan jika tidak mendapatkan persetujuan tertulis ataupun direkam. "Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum," tertulis dalam Pasal 23 beleid terbaru ini.
Pada pasal 40 ditegaskan pengendali data pribadi wajib menghentikan pemrosesan data jika subjek menarik persetujuan pemrosesan data.Penghentian paling lambat dilakukan 3 x 24 jam terhitung sejak permohonan diterima.
Nantinya, lembaga yang bertindak sebagai otoritas penyelenggara perlindungan data pribadi ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan bagi pelanggar UU Perlindungan Data Pribadi ini terdapat sejumlah sanksi yang diatur mulai dari administratif yakni peringatan tertulis hingga denda administratif. Hingga ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp5 miliar.
Hukuman lebih tinggi diberikan bagi pemalsu data pribadi yang merugikan orang lain akan dikenai sanksi pidana 6 tahun dan denda Rp6 miliar. Bagi korporasi, denda ini dilipatkan menjadi 10 kali lebih besar dari yang diancamkan.
Pelanggar korporasi juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh aset, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, hingga pembayaran ganti rugi dan pembubaran korporasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Polisi Kerahkan 611 Personel Jaga Aksi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
Israel Gempur Gaza Utara, 50 Warga Palestina Tewas
Israel Serang Bandara hingga Pembakit Listrik di Yaman, 6 Orang Tewas
Pengetatan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bisa Hindari Kegiatan Muspra bagi Negara
Advertisement
Suami Sandra Dewi Divonis 6,5 Tahun, Mahfud Md Kecewa
3 Tersangka Kasus Perundungan PPDS Anestesi Terima Bantuan Hukum dari Undip
Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
Hasto PDIP Jadi Tersangka Tanpa Langsung Ditahan, Begini Penjelasan KPK
Advertisement
Berita Pilihan
- Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines yang Tewaskan 39 Orang Disebut Jatuh karena Ditembak
- Israel Gempur Gaza Utara, 50 Warga Palestina Tewas
- Profil Eko Aryanto, Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun
- Cak Imin: Yang Miskin Jangan Khawatir, Semua Dapat Bantuan
- Selama 2024 Jutaan WNA Masuk ke Indonesia lewat Imigrasi Bandara
Advertisement
JPW Catat 20 Aksi Klithih Terjadi Sepanjang 2024, Jadi Alarm Semua Pihak
Advertisement
Wisata Air Panorama Boyolali Jadi Favorit di Musim Libur Natal
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Perundungan PPDS Undip, DPR RI Minta Kampus Lain Berbenah
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Buka Suara Terkait Penetapan Tersangka, Siap Hadapi Kasus Hukum dengan Kepala Tegak
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Kristiyanto: Kami Tidak Menyerah dengan Intimidasi Formal
- Hasto PDIP Jadi Tersangka Tanpa Langsung Ditahan, Begini Penjelasan KPK
- Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
- 3 Tersangka Kasus Perundungan PPDS Anestesi Terima Bantuan Hukum dari Undip
- Suami Sandra Dewi Divonis 6,5 Tahun, Mahfud Md Kecewa
Advertisement
Advertisement
