Advertisement
BMKG Diminta Memberikan Peringatan Dini Lebih Cepat & Akurat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan adaptasi teknologi agar observasi, analisis, prediksi dan peringatan dini yang disampaikan dapat lebih cepat dan akurat untuk meminimalkan risiko.
“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat,” kata Presiden Jokowi secara virtual dalam Rapat Koordinasi dan Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Advertisement
Presiden mendorong BMKG untuk terus memberikan layanan yang disertai inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.
“Agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” katanya.
Peringatan yang dikeluarkan BMKG, kata Presiden, juga harus menjadi rujukan pengambilan keputusan jajaran pemerintah di berbagai sektor.
Baca juga: Pemusatan Pasien Isoman di Selter Masih Sebatas Wacana
“Informasi BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus jadi perhatian dan acuan berbagai sektor dalam menyusun kebijakan,” katanya.
BMKG, kata Presiden, harus mampu memberikan layanan yang akurat dan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil rujukan informasi dari BMKG untuk merencanakan kebijakan dan pembangunan.
“Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana,” katanya.
Presiden menjelaskan bahwa Indonesia memiliki risiko bencana geohidrometeorologi yang tinggi. Jumlah bencana juga meningkat signifikan setiap tahun.
Bencana gempa bumi dari level intensitas 5.000-6.000 kali setiap tahun dalam periode 2008-2016 telah meningkat menjadi 7.196 kali pada 2017 dan 11.500 kali pada 2019.
“Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensi, durasi dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya el nino atau la nina, pada 1981-2020 cenderung semakin cepat yakni per 2-3 tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar per 5-7 tahunan,” demikian Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement