Advertisement
Mei 2021, Vaksinasi Gotong Royong Dimulai. Ini Kata Dokter...
Botol vaksin Sputnik V Covid-19. Efikasi dan efektivitas vaksin Sputnik V yang diketahui adalah untuk mencegah Covid-19 yang bergejala. - Bloomberg
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Program vaksinasi mandiri atau gotong royong dikabarkan segera berjalan di Indonesia pada pekan ketiga Mei 2021.
Program ini disambut dengan antusias oleh para pekerja. Akan tetapi, beberapa pertanyaan muncul mengenai efektivitas dan keamanan vaksin yang akan digunakan.
Advertisement
Dokter Adam Prabata melalui unggahan di instagram pribadinya mengatakan bahwa ada dua jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi mandiri, yaitu Sinopharm dan Sputnik V.
Vaksin Sinopharm adalah vaksin yang berisi virus inaktif (seperti Sinovac) dan diproduksi oleh Sinopharm yang berlokasi di China. Adapun Sputnik V adalah vaksin yang berisi vektor virus yang membawa materi genetik SARS-Cov-2, seperti AstraZeneca dan diproduksi oleh Gamaleya yang berlokasi di Rusia.
Adam juga menuliskan efikasi dari kedua vaksin tersebut. Pada vaksin Sinopharm, pihaknya mengklaim efikasinya sebesar 79,43 persen dan dilaporkan oleh Uni Emirat Arab sebesar 86 persen. Adapun efikasi vaksin Sinopharm yang diketahui adalah untuk mencegah Covid-19 yang bergejala.
Baca juga: Sepuluh SD dan SMP Kota Jogja Gelar Uji Coba PTM Akhir April
Sementara itu, efikasi vaksin Sputnik V adalah sebesar 94,1 persen, yang merupakan hasil uji klinis fase 3 (efikasi) dan 97,6 persen yang merupakan klaim Gamaleya & RDIF (efektivitas). “Efikasi dan efektivitas vaksin Sputnik V yang diketahui adalah untuk mencegah Covid-19 yang bergejala,” tulisnya, Senin (26/4/2021).
Dari segi keamanan, Sinopharm mengklaim penggunaannya tidak terdapat efek samping yang mengancam nyawa. Sementara itu, pada vaksin Sputnik V terjadi efek samping ringan yang terjadi pada mayoritas sebesar 94 persen. Untuk efek samping yang menyebabkan masuk rumah sakit sebesar 0,3 persen.
Adam mengatakan vaksin Sinopharm dan Sputnik belum terbukti efektivitasnya untuk mencegah terinfeksi atau tertular dan menularkan covid-19, sehingga protokol kesehatan tetap harus dilakukan meskipun sudah mendapatkan vaksin Sinopharm atau Sputnik V.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
