Advertisement
Anda Harus Tahu! Ini Mekanisme Vaksinasi Gotong Royong bagi Perusahaan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah sudah merilis peraturan terkait vaksinasi Gotong-Royong atau vaksinasi mandiri. Terdapat sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan vaksin ini dibandingkan dengan program pemerintah.
Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani pada Kamis (25/2/2021). Beleid baru ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan vaksin mandiri.
Advertisement
Beberapa ketentuan yang di atur dalam beleid ini di antaranya adalah:
1. Peserta Vaksinasi Gotong Royong terdiri dari karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain yang terkait dalam keluarga dari sebuah badan hukum atau badan usaha.
2. Pendanaan Vaksinasi Gotong Royong ditanggung atau dibebankan pada perusahaan dan gratis bagi penerimanya.
3. Badan hukum/badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan menerima vaksin Gotong Royong kepada Menteri Kesehatan.
Laporan tersebut harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan (NIK).
4. Jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan program pemerintah. Penetapan jenis vaksin dilakukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan
5. Perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia dapat mengikuti pelaksanaan program vaksin milik pemerintah atau perusahaan
6. Distribusi vaksin dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) ke fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang bekerja sama dengan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan harus mengikuti besaran tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
7. Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dilakukan melalui kerja sama antara perusahaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta. Tempat pelaksanaan juga harus berbeda dengan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk melaksanakan vaksinasi mandiri harus harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.
8. Biaya pelayanan vaksinasi dibebankan kepada perusahaan atau badan hukum.
9. Tata laksana pelayanan Vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi.
10.Setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Covid-19 akan diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Kebakaran Kapal di Pelabuhan Cilacap, Nahkoda asal Pemalang Ditemukan Meninggal
- Begini Tanggapan HYBE atas Tuduhan Mengabaikan Promosi NewJeans
- Petani Sukoharjo Minta Kepastian Alokasi Pupuk Bersubsidi, DPP Tunggu Regulasi
- Muncul Polling Calon Bupati Wonogiri 2024, Politikus PDIP Tarso Paling Unggul
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
70 Kasus Flu Singapura Ditemukan di Jogja, Dinkes: Tidak Perlu Panik
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Advertisement