Advertisement
Jokowi Ancam Copot Kapolda & Pangdam yang Gagal Cegah Karhutla

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam mencopot aparat TNI-Polri yang gagal mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dia mengatakan kebijakan itu sudah dikeluarkan sejak 2016. Aturan tersebut diterbitkan setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan 2,6 juta hektare di sejumlah wilayah Indonesia pada 2015.
Advertisement
Dia mengingatkan bahwa aparat hukum yaitu Kapolda, Kapolres, Pangdam Dandim, Danrem di daerah potensi kebakatan hutan bisa dicopot apabila tidak dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran [hutan] dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya, kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan ini dengan saya, pasti masih ingat yaitu dicopot dan diganti,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Pernyataan itu disampaikan saat Presiden memberikan pengarahan kepada peserta Rakornas Pengendalian Karhutla 2021. Selain kementerian lembaga, sejumlah pemerintah daerah turut hadir ke Istana Negara seperti Gubernur Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah.
Kepala Negara menyatakan akan terus mengingatkan pada ancaman tersebut. Peringatan yang disampaikan saat ini juga ditujukan kepada pejabat baru agar mengerti aturan main dalam pengendalian Karhutla.
Meski sejumlah provinsi tengah menghadapi bencana banjir dan longsor, tapi Jokowi menegaskan penanganan maupun kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor.
“Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang yang detail, sinergi semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa kebakaran pada 2015 setidaknya menghanguskan 2,61 juta hektare hutan dan lahan. Pada 2019 angka ini menurun menjadi 1,59 juta hektare serta 2020 sekitar 296.000 hektare lahan terbakar.
“Menurun sangat sigifikan jika dibandingkan 2015 menurun 88,6 persen,” ujarnya.
Menurut Mahfud, pengendalian karhutla harus mengedepankan upaya pencegahan melalui deteksi dini hotspot dan firespot, monitoring rutin dan patroli terpadu. Selain itu penataan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi.
Kemudian, pengendalian dan pemadaman segera di setiap titik api yang muncul sehingga tidak membesar, penetapan siaga darurat lebih dini dan peningkatan koordinasi. Selain itu, penyiapan sarana prasarana personel dan pelibatan masyarakat.
Langkah lainnya adalah solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan yang bermotif ekonomi. Terakhir penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Gara-gara Sakit Hati, Pria di Bantul Terekam CCTV Nekat Mencuri Pakaian Dalam Milik Mantan Kekasihnya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
- Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Advertisement