Advertisement
Bila Terbukti Melakukan Karhutla, Menko Polkam Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan
Menko Polkam Budi Gunawan saat berada di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025) (ANTARA - Walda Marison)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti sengaja menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) demi kepentingan bisnis.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut jika melakukan tindak pidana pembakaran.
Advertisement
BACA JUGA: 13 Orang Tewas dalam Kebakaran Hutan di Los Angeles
"Kita akan mencabut izin usaha jika diperlukan. Kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran," kata Budi saat ditemui usai menggelar apel siaga bencana Desk Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa.
Menurut Budi Gunawan, pihak swasta seharusnya turut membantu pemerintah dalam memitigasi kebakaran hutan. Hal tersebut harus dilakukan karena mayoritas perusahaan swasta menggunakan hasil hutan dan perkebunan untuk kebutuhan bisnis mereka.
Karenanya, lanjut Budi Gunawan, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membudidayakan hutan dan mencegah terjadinya kebakaran saat masa kemarau.
"Swasta-swasta ini jangan diam saja, akan kita libatkan untuk turun langsung membentuk Satgas Darat dan yang lain," kata mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Walau demikian, dalam jumpa persnya Budi Gunawan tidak menjelaskan dengan detail perusahaan apa saja sempat diberikan sanksi dari pemerintah lantaran terlibat dalam praktik kebakaran hutan.
Dirinya juga tidak merinci berapa jumlah perusahaan yang sudah diberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha akibat masalah kebakaran hutan.
Dalam jumpa pers tersebut, pria yang akrab disapa BG ini hanya memastikan hukum akan ditegakkan dengan tegas bagi pihak swasta yang sengaja menimbulkan kebakaran hutan.
"Pemerintah tegas dalam hal ini bahwa setiap pelanggaran ini akan diproses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung untuk penindakan hukum tegas," jelas BG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Tegaskan Ancaman ke Khamenei Berarti Deklarasi Perang
BMKG Uji Nowcasting Berbasis AI untuk Data Lebih Akurat
OTT KPK Tangkap Wali Kota Madiun, Langsung Dibawa ke Jakarta
Korban Kedua Pesawat ATR Ditemukan di Jurang Bulusaraung
Advertisement
Rel Pantura Pulih, Kereta Api Kembali Melintas di Pekalongan
Biaya Makan Jemaah Haji 2026 Dipatok Rp180.000 per Hari
Satwa di Bandung Zoo Diduga Stres, Geopix Minta Evaluasi Mendalam
Putusan MK: Wartawan Hanya Bisa Dipidana Setelah Mekanisme Dewan Pers
Kanada Siap Kirim Pasukan Dukung Pertahanan Greenland
Advertisement
ATR 42-500 yang Hilang Kontak di Pangkep Terbukti Laik Terbang
Kemenhut Gagalkan Peredaran 600 Batang Kayu Ilegal
Polda Metro Jaya Tunda Pemeriksaan Richard Lee, Kondisi Belum Fit
Mulai 2027, Semua Mobil Baru di Indonesia Wajib Gunakan e-BPKB
MK Tolak Uji Materi Ijazah Capres-Cawapres, Permohonan Dinilai Kabur
Advertisement
Kemenhub: Penyebab Kecelakaan ATR 42-500 Belum Bisa Disimpulkan
Berita Pilihan
Advertisement
Labuhan Merapi Digelar Dini Hari, Jadi Puncak Tingalan Dalem HB X
Advertisement
Museum Iptek Hainan Dibuka, Tawarkan Wisata Sains Imersif
Advertisement
Berita Populer
- Cuaca Ekstrem Rusak 137 Rumah di Sleman, Kerugian Capai Rp261,9 Juta
- Aksi Pencurian di Baciro Gagal, Warga dan Polisi Tempuh Jalur Mediasi
- Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Tekuk Jakarta Pertamina Enduro 3-1
- BMKG Ingatkan Hujan Lebat Masih Mengintai DIY hingga 21 Januari 2026
- Libur Panjang Januari, Pantai Glagah Dibanjiri Wisatawan dari Jateng
- Workshop Mindfulness untuk Perawat Jiwa Digelar di Jogja
- Ancaman Longsor Bayangi SDN Kokap, Rekahan Tanah Makin Melebar
Advertisement
Advertisement
