Advertisement
Bila Terbukti Melakukan Karhutla, Menko Polkam Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan
Menko Polkam Budi Gunawan saat berada di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025) (ANTARA - Walda Marison)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti sengaja menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) demi kepentingan bisnis.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut jika melakukan tindak pidana pembakaran.
Advertisement
BACA JUGA: 13 Orang Tewas dalam Kebakaran Hutan di Los Angeles
"Kita akan mencabut izin usaha jika diperlukan. Kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran," kata Budi saat ditemui usai menggelar apel siaga bencana Desk Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa.
Menurut Budi Gunawan, pihak swasta seharusnya turut membantu pemerintah dalam memitigasi kebakaran hutan. Hal tersebut harus dilakukan karena mayoritas perusahaan swasta menggunakan hasil hutan dan perkebunan untuk kebutuhan bisnis mereka.
Karenanya, lanjut Budi Gunawan, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membudidayakan hutan dan mencegah terjadinya kebakaran saat masa kemarau.
"Swasta-swasta ini jangan diam saja, akan kita libatkan untuk turun langsung membentuk Satgas Darat dan yang lain," kata mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Walau demikian, dalam jumpa persnya Budi Gunawan tidak menjelaskan dengan detail perusahaan apa saja sempat diberikan sanksi dari pemerintah lantaran terlibat dalam praktik kebakaran hutan.
Dirinya juga tidak merinci berapa jumlah perusahaan yang sudah diberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha akibat masalah kebakaran hutan.
Dalam jumpa pers tersebut, pria yang akrab disapa BG ini hanya memastikan hukum akan ditegakkan dengan tegas bagi pihak swasta yang sengaja menimbulkan kebakaran hutan.
"Pemerintah tegas dalam hal ini bahwa setiap pelanggaran ini akan diproses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung untuk penindakan hukum tegas," jelas BG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
CEO Rosan Roeslani: 20 Persen Modal Danantara Akan Dialokasikan Investasi Luar Negeri
Diserang Rudal Iran, Israel Tutup Seluruh Kedutaan di Seluruh Dunia
Ini Sosok di Balik Air India Alami Kecelakaan Tewaskan 241 Orang
Advertisement
Sejumlah Tentara Israel Terluka dalam Serangan Rudal Iran
PPIH Tegaskan Tak Ada Pungli di Safari Wukuf Jemaah Haji Lansia
KPK: Izin PT Gag Nikel Raja Ampat Mestinya Dicabut
Luhut Ungkap Anggaran MBG Tembus Rp300 Triliun di Tahun 2026
Advertisement
Waspada! Siklus Tropis Wutip Picu Gelombang Tinggi di Indonesia
Terkait Perdamaian Dunia, Presiden AS Donald Trump Menelepon Prabowo Subianto
6 Ilmuan Nuklir Iran Tewas Akibat Serangan Israel, Berikut Nama-namanya
KBRI Teheran Minta WNI Tingkatkan Kewaspadaan setelah Israel Serang Iran
Bikin Ketar-ketir, AS Sebut Serangan Israel ke Iran Aksi Sepihak
Advertisement
Langgar Piagam PBB, Iran Bakal Balas Serangan Israel
Berita Pilihan
- KPK: Izin PT Gag Nikel Raja Ampat Mestinya Dicabut
- 6 Ilmuan Nuklir Iran Tewas Akibat Serangan Israel, Berikut Nama-namanya
- Langgar Piagam PBB, Iran Bakal Balas Serangan Israel
- Gempa Tektonik Magnitudo 3,7 Dirasakan di Situbondo Jawa Timur Hari Ini, Satu Rumah Warga Rusak
- Maskapai Sebut 241 Meninggal dan Hanya 1 Orang yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat Air India
Advertisement
Dipentaskan Dalam 3 Hari, Deru Debu Dari Dasar Hadirkan Relasi Tubuh dan Gunung
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Bikin Ketar-ketir, AS Sebut Serangan Israel ke Iran Aksi Sepihak
- KBRI Teheran Minta WNI Tingkatkan Kewaspadaan setelah Israel Serang Iran
- 6 Ilmuan Nuklir Iran Tewas Akibat Serangan Israel, Berikut Nama-namanya
- Terkait Perdamaian Dunia, Presiden AS Donald Trump Menelepon Prabowo Subianto
- Waspada! Siklus Tropis Wutip Picu Gelombang Tinggi di Indonesia
- Luhut Ungkap Anggaran MBG Tembus Rp300 Triliun di Tahun 2026
- KPK: Izin PT Gag Nikel Raja Ampat Mestinya Dicabut
Advertisement
Advertisement
