Advertisement
Ini Modus-Modus Mafia Tanah di Indonesia
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). - Antara/Hafidz Mubarak A.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemerintah saat ini terus memerangi mafia tanah yang memiliki banyak modus dalam beraksi.
"Mafia tanah di Indonesia luar biasa," kata Sofyan, Jumat (11/12/2020).
Advertisement
Menurutnya, mafia tanah merupakan penjahat yang ingin menguasai tanah rakyat dengan cara-cara yang tidak benar.
Misal, di Teluk Naga, Tangerang, tanah warga keluar Nomor Identifikasi Bidang Tanah atau NIB tanpa diketahui masyarakat.
"Ini di belakangnya mafia tanah yang grabbed tanah rakyat. Itu juga terjadi di mana-mana," ujarnya.
Ada juga mafia tanah yang beraksi dengan berpura-pura saling menggugat tanah yang bukan milik mereka. Salah satu yang digugat atau tergugat menang di Mahkamah Agung.
"Lalu yang mereka eksekusi tanah kamu, kamu enggak tau apa-apa tanah mu dirampas orang," kata dia.
Ada pula, ujar dia, modus yang memanipulasi dengan mengatakan sertifikat tanahnya hilang dan bikin sertifikat baru. Padahal sertifikat sudah digadaikan di suatu tempat.
"Macam-macam praktek buruk kejahatan. Sekarang kita keras sekali, kita tangkap banyak, kita penjarakan banyak," kata dia.
Ada juga aksi mafia tanah yang berpura-pura ingin membeli tanah, dia bayar uang muka. Lalu dia meminjam sertifikat untuk cek di Badan Pertanahan Nasional.
Menurut Sofyan, jika ada yang seperti itu, jangan kasih sertifikat.
Pasalnya, jaringan mafia yang kemudian menggantikan sertifikat asli dengan sertifikat palsu, kemudian pemilik tanah tidak tahu kalau sertifikatnya diganti.
"Kemudian sertifikat asli dijual ke orang lain. Itu contoh-contoh praktek mafia tanah," kata dia.
Sofyan mengatakan saat ini terus memperbaiki sistem yang ada di kementerian, melanjutkan sertifikasi tanah, perbaiki pelayanan, dan memerangi mafia tanah.
Sehingga tujuan akhirnya adalah ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.
Karena, jika tidak ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, maka risiko investasi di Indonesia jadi sangat tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
