Indonesia Bidik Jadi Pusat Pertumbuhan Ekosistem AI di Kawasan
Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat pertumbuhan AI di kawasan melalui roadmap nasional, penguatan talenta, dan infrastruktur digital.
Bayi prematur/antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Selama pandemi COvid-19, angka kelahiran bayi prematur mungkin menurun. Hal ini berdasarkan temuan para peneliti di Belanda.
Penelitian yang dipublikasikan di The Lancet pada 13 Oktober lalu membandingkan usia kehamilan bayi yang lahir selama penguncian, mulai Maret, dengan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Melihat pada jendela waktu yang berbeda, ahli neonatologi dan penulis utama studi ini, Jasper Been mengatakan dia dan timnya menemukan bahwa tingkat kelahiran prematur turun antara 15 hingga 23 persen. "Kami bisa melihat bahwa dampak ini nyata," ujarnya seperti dilansir dari Insider, Jumat (30/10/2020).
Baca juga: Sejumlah Warga di Jogja Diduga Disiram Air Keras Saat Tengah Gowes
Studi ini didasarkan pada dua laporan awal dari Denmark dan Irlandia yang dirilis selama musim panas. Dalam kedua laporan tersebut dokter menemukan bahwa angka kelahiran prematur telah turun drastis.
Spesialis Kedokteran Janin Ibu di Stony Brook Medicine di New York, Diana Garretto menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi kelahiran prematur.
Lahir prematur membuat bayi berisiko mengalami sejumlah masalah kesehatan seumur hidup, mulai dari masalah pernapasan hingga keterlambatan perkembangan. Bayi prematur, terutama yang lahir sangat dini, juga berisiko tinggi mengalami kematian.
Baca juga: 2 Wisatawan di Borobudur Positif Covid-19
Ada dua kelompok kelahiran prematur. Pertama kelahiran prematur iatrogenik yangvdisebabkan oleh kondisi kesehatan yang mendasarinya, yang berarti sang ibu harus melahirkan lebih awal.
Kedua, persalinan prematur spontan terjadi tanpa sebab yang jelas, dan dokter tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya.
Jika penelitian terus mendukung gagasan bahwa kelahiran prematur menurun selama pandemi, hal itu dapat memberi petunjuk kepada para ilmuwan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kelahiran prematur, terutama kelahiran spontan.
Garretto menambahkan ada kemungkinan bahwa berada di rumah membantu melindungi wanita hamil dari stres terkait pekerjaan. Dia juga menilai virus tertentu juga telah dikaitkan dengan kelahiran prematur, jadi mungkin lebih sedikit wanita yang terpapar saat menjaga jarak.
Di sisi lain, banyak orang mengalami lebih banyak stres selama pandemi, jadi sulit untuk mengatakan apakah penguncian akan berdampak positif atau negatif secara keseluruhan bagi wanita hamil.
Sementara itu, para peneliti di Belanda menunjukkan bahwa bayi yang lahir mati tidak dimasukkan dalam kumpulan data mereka. Secara teoritis, penurunan angka kelahiran prematur bisa jadi karena lebih banyak bayi yang meninggal.
"Belum ada data untuk mendukungnya, tetapi patut diselidiki," tulis mereka.
Garretto mengatakan bahwa penelitian perlu memperhitungkan fakta bahwa orang dengan kehamilan berisiko tinggi, yang lebih mungkin mengalami persalinan prematur, mungkin memilih untuk tidak melahirkan bayi selama pandemi. Meskipun itu tidak menjelaskan penurunan kelahiran prematur selama bulan-bulan awal, itu dapat mempengaruhi angka tahun depan dan seterusnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat pertumbuhan AI di kawasan melalui roadmap nasional, penguatan talenta, dan infrastruktur digital.
Cukup Rp8.000, Ini Jadwal Lengkap KA Prameks Jogja–Kutoarjo Hari Ini.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 9 September 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Cek jadwal lengkap tiap stasiun hingga Jogja.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 9 September 2026 lengkap 12 perjalanan dari Palur. Cek waktu kedatangan di 12 stasiun, aturan pembayaran, dan info perubahan jadwal
Kemarau panjang 2026 mulai menurunkan debit air di sejumlah wilayah Sleman. PDAM Tirta Sembada memastikan distribusi air ke 45.993 pelanggan tetap stabil.
DPRD Sleman menilai pemetaan sekitar 114.000 UMKM belum optimal. Pemerintah diminta menyesuaikan pemberdayaan dengan persoalan tiap pelaku usaha.