Advertisement
ICJR: Saat Pandemi, Tak Ada Ruang yang Layak untuk Berlakukan Pidana Mati

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut di tengah pandemi Covid-19, penuntutan dan penjatuhan pidana mati yang menjadi pidana yang paling kejam, justru masih dilanjutkan.
"Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus berlanjut," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Eramus A.T. Napitupulu, melalui keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Advertisement
Menurut Eramus, meskipun di tengah business process peradilan pidana yang tidak dapat dijalankan secara normal, membuka ruang elanggaran hak tersangka dan terdakwa terbuka lebar.
"Namun, aparat penegak hukum dan hakim tetap secara masif menuntut dan menjatuhkan pidana mati," ucap Eramus
Catatan ICJR, kata Eramus, sejak Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020, di masa pandemi, terdapat paling tidak 87 kasus pidana mati dengan 106 terdakwa.
"Ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Maret 2019 sampai dengan Oktober 2019, dengan jumlah 48 kasus pidana mati, 51 orang terdakwa. Setiap tahunnya, jumlah penuntutan dan putusan pidana mati terus meningkat," kata Eramus
Fenomena lainnya, kata Eramus, tertuju pada mereka yang sekarang duduk dalam deret tunggu pidana mati.
Saat ini terdapat 355 orang dalam daftar kematian deret tunggu pidana mati di Indonesia. 63 orang diantaranya telah menunggu dalam ketakutan tanpa kepastian selama lebih 10 tahun.
"Terdapat empat orang dalam deret tunggu sudah berusia renta, hampir separuh usianya dihabiskan dalam penjara," ungkap Eramus.
Dari total keseluruhan, sebanyak 10 orang diantaranya perempuan. Di mana hidupnya mengalami kekerasan gender berlapis, mulai dari korban kekerasan seksual, hingga korban eksploitasi ekonomi.
Eramus menuturkan dalam Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020, ICJR mengingatkan kembali pernyataan pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional, menegaskan komitmen Indonesia untuk mempertimbangkan pemberlakuan moratorium hukuman mati.
"Tak berlebihan kami meminta terlebih dahulu Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan komutasi bagi terpidana mati paling tidak bagi 63 orang yang telah duduk dalam ketakutan selama lebih dari 10 tahun," tegas Eramus.
"Untuk situasi pandemi ini, tidak ada ruang yang layak untuk memberlakukan pidana mati," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Tersedia di PJR Temon, Selasa 15 Juli 2025
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement