Advertisement
Gelar Dangdutan, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Terancam Penjara 1 Tahun
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang No.6/2018 tentang Kesehatan. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Dangdutan di Lapangan Tegal Selatan pada Rabu malam (23/9/2020) lalu membuat Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo (WES) tersandung kasus hukum. Dia sudah dijadikan tersangka karena mengundang kerumuman di tengah pandemi Covid-19.
Wasmad terancam hukuman penjara 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU No.6 tentang Kesehatan.
Advertisement
BACA JUGA: Epidemiolog: Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas Garda Terdepan Atasi Pandemi
Hal tersebut disampaikan oleh Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol. Iskandar Fitriana Sutisna dalam Konferensi Pers di depan Loby Lantai 1 Mapolda Jateng kepada awak media, Selasa (29/9/2020).
“Saksi yang sudah diperiksa berjumlah 19 orang. Artinya, 3 saksi ahli dari hukum pidana, ahli kesehatan, dan ahli bahasa. Saksi lain dari sipil maupun anggota sudah kami periksa berjumlah 16 orang. 5 orang diantaranya dari anggota Polri," terangnya.
Dia menambahkan, beberapa barang bukti sudah disita yaitu surat keterangan, serta surat-surat yang diajukan dari awal dan setelah ada pencabutan dari Polsek.
BACA JUGA: Pemerintahan Jokowi Disebut Represif terhadap Islamis, Ini Jawaban Pemerintah
“Awal pengajuan kegiatan ini yang diajukan kepada Polsek menyebutkan bahwa kegiatan tersebut tidak akan ada panggung sebesar itu dan tidak ada musik. Setelah Polsek tau bahwa kegiatan menyelenggarakan dangdutan yang cukup besar maka ijin tersebut dicabut oleh Polsek," tuturnya.
Tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh penyelenggara dan tetap melaksanakan kegiatan. Sehingga penyidik Polda Jateng dan Polres Tegal Kota tidak pandang buluh kepada siapapun untuk yang melanggar protokol kesehatan.
"Oleh sebab itu, tersangka dijerat 2 pasal yaitu pasal 93 UU No 6 tentang kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang bersangkutan dianggap melanggar hukum karena menggelar pesta hajatan dengan dangdutan di tengah pandemi dan tak mengindahkan peringatan yang diberikan pihak kepolisian," kata Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sidang Tipikor: Ahok Klaim Sistem Pengadaan Pertamina Bersih
Banjir Kabupaten Tangerang, 133 Ribu Warga Terdampak di 27 Kecamatan
Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Penyidikan Kasus Pajak DJP Berlanjut, KPK Panggil Sejumlah Saksi
Advertisement
BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
DPR RI Mengesahkan Sembilan Anggota Ombudsman Periode 2026-2031
Adies Kadir Ditetapkan sebagai Hakim MK dari Unsur DPR
DPR Tetapkan Calon Hakim MK dan Deputi BI dalam Rapat Paripurna
BNPB Identifikasi 20 Korban Longsor Cisarua, 18 Jenazah Masih Diproses
Advertisement
TNI AU Terima Tiga Rafale, Penguatan Pertahanan Udara Dimulai
Petir Menyambar Aksi Massa Bolsonaro, 89 Orang Luka di Braslia
Gempa Pacitan M5,7 Guncang Jawa Timur, BMKG Tegaskan Aman Tsunami
Gempa M 5,5 Pacitan Terasa Hingga DIY
Jet Pribadi Bombardier Jatuh di Maine, 7 Orang Tewas
Advertisement
Rawan Penularan Virus Nipah, Thailand Perketat Skrining Penerbangan
Berita Pilihan
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
- BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
Advertisement
Wedang Jiwan dan Lapis Legit Kali Abu Diusulkan Jadi WBTb Sleman
Advertisement
Peta Global Situs Warisan Dunia Unesco dari Eropa hingga Asia
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka Masuk Tahap Mediasi Jaksa
- KPPU Denda Rp698 Miliar, Kasus Google hingga Truk Sany Disorot
- Puluhan IUP Akan Dicabut, ESDM Tegas soal Jaminan Reklamasi Tambang
- Pemkab Bantul Siapkan Insentif Guru Honorer Belum Lolos PPPK
- Menkeu Siapkan Perluasan Bandwidth Coretax Jelang Puncak Lapor SPT
- Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK dalam Kasus Kuota Haji
- Skema M3K Mulai Diterapkan untuk Rumah di Sempadan Sungai Jogja
Advertisement
Advertisement
