Pemerintahan Jokowi Disebut Represif terhadap Islamis, Ini Jawaban Pemerintah

Presiden Joko Widodo - Ist/dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
29 September 2020 12:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai represif terhadap kelompok Islamis. Sementara, pemerintah menegaskan Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler.

Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy, menganggap kepeimpinan Presiden Jokowi tak ramah keberagaman. Lewat tulisan yang terbit di East Asia Forum, Minggu (27/9/2020), Fealy menuding Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.

BACA JUGA: Ditunggu Banyak Orang, Menkes Terawan Muncul di Peringatan Hari Rabies

Kaum Islamis, kata profesor, biasanya digunakan untuk menggambarkan umat muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara. Ini merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.

Fealy melontarkan penilaian tersebut setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara.

"Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam 'daftar pantauan'," tulis Greg Fealy.

"Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi."

BACA JUGA: Polri Tak Akan Izinkan Liga 1, Laga PSS Terancam

Sebagai contoh, Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang. Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum Islamis dalam mengekspresikan diri.

"Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja," ujar Fealy.

Greg Fealy menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kaum muslim konservatif turut dipicu kompisisi partai koalisi dalam pemerintahan Jokowi.

"Terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial," kata Fealy.

BACA JUGA: Luhut Akan Izinkan Praktik Dokter Asing, Mahasiswa Kedokteran Indonesia di China Protes

PDIP dan partai-partai koalisi pemerintahan disebut Fealy punya anggapan para Islamis adalah pemecah belah bangsa karena hanya mementingkan pandangan muslim dan hukum Islam dalam masyarakat dan bernegara.

Pemerintahan Jokowi dan partai-partai koalisi, menurut Fealy, sangat khawatir dengan gerakan kelompok-kelompok Islamis yang terbukti mampu mengubah dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

"Gubernur dengan latar belakang Kristen China Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok] yang diduga menghujat Al-Qur'an, tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan agama," kata Fealy.

"Dia dikalahkan dalam pemilihan gubernur April 2017, dan kemudian dijebloskan ke penjara selama dua tahun."

BACA JUGA: Ahok Cabut Laporan Kasus Pencemaran Nama Baik, Ini Pertimbangannya

Peristiwa ini meyakinkan banyak orang di pemerintahan bahwa tindakan bersama diperlukan untuk menghentikan gelombang pasang Islamisme.

Beberapa menteri disebut Fealy percaya gelombang Islamisme harus dihentikan pada sisa tahun pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Kalau tidak, Islamisme akan menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Pandangan tersebut dianggap Fealy keliru bila merujuk bahwa partai-partai Islam di Indonesia tak ada yang mampu meraih suara lebih dari delapan persen dalam empat pemilihan umum terakhir.

"Validitas pandangan ini dipertanyakan. Tentu saja, ekspresi konservatif Islam sedang berkembang di Indonesia, seperti halnya religiusitas konservatif yang meningkat di banyak negara Asia dan negara Barat lainnya," ujar Fealy.

"Ya, Islamis memang menjatuhkan mantan gubernur Jakarta non-Muslim, tapi kasus itu melibatkan penistaan, yang selalu menimbulkan emosi dan semangat yang intens-tapi biasanya berumur pendek-di jalanan."

"Sejak saat itu, gerakan Islamis terus berjuang namun gagal mengulangi kesuksesan tahun 2016-2017."

BACA JUGA: Buntut Konser Dangdut Saat Hajatan, Wakil Ketua DPRD Tegal Ditetapkan Tersangka Tapi Tak Ditahan

Di sisa empat tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi disebut Fealy harus mengubah pandangan terhadap kaum Islamis apabila ingin mewujudkan tujuan menghargai toleransi dan keragaman.

"Menekan Islamisme justru menekan ruang sipil dan membuat Indonesia kurang demokratis," jelasnya.

"Toleransi keragaman agama harus menjadi penanda demokrasi yang matang dan kokoh."

Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum islamis dalam mengekspresikan diri. "Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja.”

BACA JUGA: 10 Vaksin Covid-19 Telah Masuki Uji Klinis Fase Akhir, Ini Daftarnya

Terpisah, Wakil Menteri Agama menolak tudingan Greg Fealy. “Penggunaan istilah Islamisme oleh Greg Fearly keliru atau kurang tepat. Apalagi mencontohkannya dengan celana cingkrang dan cadar," kata Wamenag Zainut kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/9/2020).

Ia mengatakan pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama.

Zainut mengatakan Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Nilai dan ekspresi keberagamaan, kata dia, sangat mewarnai relasi antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Hal itu tidak mungkin dibatasi, apalagi diingkari dan direpresi," katanya.

BACA JUGA: Ini Isi Penelitian dari ITB yang Ungkap Potensi Tsunami 20 Meter di Pantai Selatan Jawa

"Jadi bukan Islamisme. Yang kami mitigasi dan antisipasi adalah berkembangnya paham dengan tiga karakter, yaitu anti-Pancasila dan NKRI, ekstrem dan anarkis sehingga sampai menistakan nilai-nilai kemanusiaan, serta intoleran, terjebak pada klaim kebenaran dan fanatisme kelompok," katanya.

Wamenag mengatakan survei Balitbang-Diklat Kemenag, sejak 2015-2019, angka rata-rata indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) selalu berada di atas angka 70 atau kategori tinggi. Indeks KUB tahun 2019 pada angka 73,83.

"Indeks ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah baik dan itu yang terus dijaga pemerintah dan masyarakat," kata dia.

Sumber : Suara.com & Antara