Advertisement
Jokowi Minta Tingkat Stunting Harus Turun Lebih Cepat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat perbaikan prevalensi stunting dari 37 persen pada 2013 menjadi 27,6 persen pada 2019. Namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai hal itu belum cukup untuk mengejar target 2024, yakni 14 persen.
“Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita turun menjadi 14 persen,” kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas percepatan penurunan stunting dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Advertisement
Adapun prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus dalam suatu waktu di wilayah tertentu. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, sehingga anak memiliki badan lebih pendek dan keterlambatan berpikir dibandingkan anak seusianya. Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
BACA JUGA : Ribuan Balita di Bantul Mengalami Stunting
Pertama, fokus menurunkan stunting di 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
“Untuk itu, saya juga ingin minta para gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan, bupati, wali kota, sampai ke kepala desa terutama untuk 10 provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” jelas Presiden.
Kedua, Jokowi juga meminta akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas maupun posyandu. Dia meminta jajarannya untuk memastikan hal tersebut tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.
Ketiga, pemerintah harus menggencarkan aspek promotif, edukasi, dansosialisasi bagi ibu hamil. Kegiatan ini seyogyanya melibatkan kelompok dan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus daerah, serta relawan.
BACA JUGA : Kasus Stunting di Kulonprogo Masih Tinggi, Ini Cara ...
Keempat, Presiden meminta penurunan angka stunting terintegrasi dengan program perlindungan sosial, terutama PKH atau Program Keluarga Harapan.
“Kemudian pembagian BPNT [bantuan pangan non-tunai], dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement