Advertisement
Pemerintah Siapkan Rp22 Triliun agar Pendidikan Digital Merata sampai Pelosok
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan menganggarkan Rp22 triliun untuk pemerataan pendidikan berbasis digital ke pelosok daerah.
“Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu nanti sampai pelosok. Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (7/7/2020).
Advertisement
Hal itu diungkapkan saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan (YMIK) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta.
Dengan adanya sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia, serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat pada masa mendatang. Untuk itu terobosan ini perlu terus untuk dikembangkan.
Di samping itu, menurut Wapres, pendidikan digital juga mampu mendukung Reformasi Birokrasi yang terus diupayakan pemerintah guna memaksimalkan efisiensi pemerintahan.
"Jadi, memang pendidikan [digital] harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan terutama [soal] birokrasi. Salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," tandas Wapres.
Sebelumnya, Calon Rektor dari Universitas Siber Asia (UNSIA) Jang Youn Cho menjelaskan mengenai adanya pendidikan tinggi yang menjadi program kerja sama antara Universitas Nasional (UNAS) dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea, yang diberi nama Universitas Siber Asia (UNSIA). Universitas ini nantinya akan melakukan penerapan 100 persen perkuliahan dengan sistem jarak jauh (online) pertama di Indonesia.
"Universitas Siber Asia merupakan universitas siber pertama di Asia Tenggara. Kami ingin meningkatkan standar [pendidikan] Indonesia dengan standar [pendidikan] dunia,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Nasional El Army Bermawi Putera juga menambahkan bahwa latar belakang penyelenggaraan penuh pendidikan digital melalui jarak jauh untuk memberikan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia dengan sumber pengajarnya didapatkan dari pengajar terbaik di bidangnya yang ada di seluruh dunia.
Dengan adanya UNSIA, lanjutnya, diharapkan akan membantu mendorong kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia yang saat ini masih di bawah Korea, Singapura, dan Malaysia.
“[Ini] Bisa membantu mendorong kenaikan APK-nya. Ya sekarang ini baru mencapai 34 persen, Korea sudah 96 persen, Malaysia sudah 51 persen, Singapura 82 persen, tapi kita masih jauh di bawah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kenaikan," ucapnya.
Turut hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohammad Nasir, dan Tim Ahli Wapres Bambang Widianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
- Air Bersih di IKN Bisa Langsung Diminum Dialirkan dari IPA Sepaku
Advertisement
Peringati Hari Kebaya Nasional, Srikandi PLN Turun ke Jalan Malioboro Menyapa Pelanggan
Advertisement
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Program Makan Bergizi Prabowo-Gibran Diklaim Mampu Menumbuhkan Agro Industri di Perdesaan
- Korban Tewas Kerusuhan di Bangladesh Mencapai 201 Orang, Sebagian Besar Luka Tembak
- Bolone Mase "Gibran" Dukung Dico di Pilwalkot Semarang
- PBB: Korban Jiwa Dampak Panas Ekstrem Diperkirakan Mencapai 500 Ribu Orang Pertahun
- Museum Song Terus Menambah Keberagaman Wisata di Pacitan
- Kejagung Limpahkan Tersangka Direktur SMIP ke Kejari Pekanbaru dalam Kasus Importasi Gula
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
Advertisement
Advertisement