Advertisement
Presiden Jokowi Ingin Ganti Pejabat Eselon 3 & 4 dengan Kecerdasan Buatan
Presiden Joko Widodo - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menginginkan kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI) benar-benar dimanfaatkan untuk membantu kerja-kerja pemerintahan. Presiden bahkan berencana mengganti pejabat eselon 3 dan empat dengan kecerdasan buatan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi ketika menyampaikan pidato dalam acara peresmian pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Advertisement
Kepala Negara mengatakan pemerintah ingin mengurangi jumlah eselon pada 2020. Pengurangan itu dilakukan sebagai bagian dari pemangkasan birokrasi di tubuh pemerintah. Dengan demikian, eselon yang dipertahankan pemerintah adalah eselon 1 dan eselon 2 karena eselon 3 dan eselon 4 bakal dihapus.
Menurutnya, kecerdasan buatan akan membuat birokrasi pemerintah akan bekerja lebih cepat. "Sudah saya perintahkan kepada Menpan [Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi] mengganti [pejabat eselon 3 dan eselon 4] dengan artificial intelligence sehingga ada kecepatan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan rencana pemangkasan birokrasi itu akan tergantung dari rencana penerbitan Omnibus Law. Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law atau merevisi 74 undang-undang dengan cara menerbitkan satu undang-undang. Rencana penerbitan Omnibus Law itu, menurut Jokowi, segera diajukan ke DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Advertisement
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Pramono: Dana Ngendon di Bank Rp14,6 Triliun Akan Dipakai Bayar Proyek
Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
Advertisement
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Berita Pilihan
- Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren di Kemenag
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
Advertisement
Angka Tengkes Sleman 4,29 Persen, Paparan Rokok Faktor Risiko Utama
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Realisasi Penyaluran KUR di Jawa Tengah Capai Rp361,36 Triliun
- Tingkatkan Kreativitas, Pegawai Pemkab Gunungkidul Diajari Menulis
- Upaya P Diddy Batalkan Vonis 50 Bulan Penjara atas Kasus Prostitusi
- Gubernur DIY Ajak Kabupaten/Kota Sinergi Kelola Sampah
- WhatsApp Uji Fitur New Chat Message Limit untuk Batasi Spam
- Besok, 2 Kereta Pusaka Keraton Jogja Berusia Ratusan Tahun Diarak
- Alex Pastoor Bilang Skuat Garuda Sulit Lolos ke Piala Dunia 2026
Advertisement
Advertisement
