Advertisement

Banyak Rekomendari Diabaikan Pemerintah, KPK Merasa Tak Dihargai

Newswire
Rabu, 27 November 2019 - 14:37 WIB
Nina Atmasari
Banyak Rekomendari Diabaikan Pemerintah, KPK Merasa Tak Dihargai Gedung KPK - JIBI/Abdullah Azzam

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Namun, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan ada sejumlah rekomendasi lembaganya diikuti pemerintah namun ada yang diabaikan.

"Contoh ESDM dulu mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk ikut berapa lifting minyak dan gas di Indonesia, kita sudah bilang itu tidak boleh karena tidak akan efektif kajiannya namun tetap dilaksanakan," kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Advertisement

Selain itu menurut dia, mengenai izin tambang sekitar 60% dianggap ilegal, tidak ada satupun yang dihukum.

Bahkan dari ESDM menurut dia, untuk tambang ilegal saja, mereka punya PPNS namun sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik.

"Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, tidak tutup lobang tambang banyak," ujarnya.

Selain itu menurut dia, rekomendasi untuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar dibuka padahal itu adalah keputusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan namun sampai saat ini tidak dibuka untuk umum.

Dia juga mengeluhkan terkait kebijakan satu peta nasional atau "One Map Policy" yang hingga saat ini tidak dibuka.

"Bahkan saya sampaikan di sini, yang baru siap itu baru Kalimantan Tengah, itu pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya. Apakah kami sudah instruksikan dan rekomendasikan? Sudah," katanya.

Dia menegaskan sebenarnya banyak sekali rekomendasi yang disampaikan KPK dalam kaitannya untuk pencegahan namun tidak dilaksanakan bahkan terkesan lembaganya tidak dihargai.

Menurut dia, langkah pencegahan yang dilakukan KPK sangat banyak namun tidak pernah ditulis media karena yang diberitakan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu dan saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak [DPR]. Pencegahan KPK banyak kami lakukan namun tidak pernah ditulis, yang ditulis teman-teman media soal OTT," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Baliho Menjamur di Jalanan Sleman, Lurah Banyurejo Siap Maju di Pilkada 2024

Sleman
| Jum'at, 19 April 2024, 20:07 WIB

Advertisement

alt

Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter

Wisata
| Minggu, 14 April 2024, 18:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement