Advertisement
Tokoh Masyarakat ke Mahfud MD: Tak Hanya KPK, Sistem Politik juga Butuh Pengawas
Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (4/6/2019).- Harian Jogja - Yogi Anugrah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mendapat saran dari tokoh masyarakat tentang fungsi Dewan Pengawas, yakni bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang perlu tapi seluruh birokrasi juga perlu untuk diawasi.
"Tadi Pak Emil [Salim] bilang, pengawas itu bukan hanya untuk KPK. Pengawas itu juga perlu untuk sistem politik kita," ungkap Penulis Senior Toeti Heraty usai 'reuni' singkat dengan Mahfud MD di Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Senin (11/11/2019).
Advertisement
Toeti mengatakan dalam pertemuan itu juga dibahas pentingnya mengawasi partai-partai politik sebab mereka membutuhkan dana untuk kampanye politik.
"Dewan Pengawas itu juga perlu untuk mengawasi partai politik. Sebab mereka perlu dana. Dananya ambil dari mana?" kata Toeti.
BACA JUGA
Toeti mengatakan seharusnya KPK dijadikan Dewan Pengawas sistem politik, bukan malah diberi Dewan Pengawas sendiri. Sebab fungsi KPK adalah untuk menangkal partai politik menghimpun dana dari sumber-sumber tak diketahui tadi.
Senada dengan Toeti, tokoh pemerhati lingkungan Ismid Hadad mengatakan sebenarnya sistem pengawasan diperlukan tidak hanya di KPK saja namun juga di Kementerian/ Lembaga Negara.
Sebab di sana, pengawasan itu juga tidak berfungsi dengan baik. Ismid mencontohkan dengan munculnya kasus desa fiktif beberapa waktu yang lalu dan cukup menghebohkan.
"Munculnya kasus desa fiktif, itu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di Kementerian/ Lembaga kita," ujar Ismid.
Oleh sebab itu, menurutnya jika ada Dewan Pengawas, maka seluruh Kementerian/ Lembaga seharusnya juga diberikan Dewan Pengawas agar perombakan birokrasi berlangsung lebih cepat.
"Birokrasi mesti dirombak, diubah sama sekali. Saya kira pak Menko menunjukkan jika itu memang sesuatu yang bisa dipertimbangkan," kata Ismid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Sekolah Aceh Tamiang Rusak Parah Akibat Banjir Bandang
116 Santri Keracunan Makanan Katering, Polisi Turunkan INAFIS
Badan Geologi Pantau Ketat 127 Gunung Api Aktif di Indonesia
2 Jaksa Kejari Hulu Sungai Utara Diduga Memeras, Ini Jumlahnya
Advertisement
Libur Nataru, KLH Prediksi Sampah Nasional Naik 59 Ribu Ton
Salzburg, Minuman Sparkling Lokal untuk Gaya Hidup Urban
Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion
Tikus Masuk Kabin, Penerbangan KLM Terpaksa Dibatalkan
Legenda NASCAR Greg Biffle Tewas dalam Kecelakaan Jet
Advertisement
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT
OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Advertisement
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Berita Pilihan
- Badan Geologi Pantau Ketat 127 Gunung Api Aktif di Indonesia
- Libur Nataru, KLH Prediksi Sampah Nasional Naik 59 Ribu Ton
- Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion
- KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
Advertisement
Jadwal Lengkap Misa Natal Gereja Katolik DIY 25 Desember 2025
Advertisement
Sate Klathak Mbah Sukarjo Hadirkan Kuliner Khas di Pusat Kota
Advertisement
Berita Populer
- Wisatawan Pantai Gunungkidul Diminta Waspadai Rip Current
- All New Hyundai Nexo Raih 5 Bintang Uji Keselamatan Euro NCAP
- HUT ke-68 Pertamina, Patra Niaga Gelar Khitan Massal di Cilacap
- BPBD Bantul Susun Rencana Kontingensi Tsunami 2026 sampai 2028
- IDC: Pasar Wearable Tumbuh 10 Persen, Huawei Kuasai Global
- Pemkab Gunungkidul Tuntaskan Normalisasi 2 Luweng Rawan Banjir
- ByteDance dan Oracle Bentuk Perusahaan Baru untuk TikTok AS
Advertisement
Advertisement
