Advertisement
Ini yang Harus Diperhatikan Jokowi Sebelum Memilih Dewan Pengawas KPK
Presiden Joko Widodo - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan memilih sejumlah nama menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Jokowi diminta tidak memilih nama abal-abal sebagai pengawas komisi antirasuah itu.
Setelah revisi UU KPK disahkan beberapa waktu lalu, untuk pertama kalinya Presiden akan memilih orang-orang yang akan menduduki kursi Dewan Pengawas di KPK.
Advertisement
Pemilihan Dewas ini akan diangkat dan ditetapkan langsung oleh Presiden tanpa harus melibatkan Panitia Pelaksana atau Pansel sesuai UU KPK yang baru yaitu UU Nomor 19/2019.
Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan Presiden harus mempertimbangkan sosok yang bersih, berintegritas dan kapabilitas mumpuni sebagai dewan pengawas. Langkah ini untuk menimbulkan kepercayaan publik.
"Proses seleksi Dewan Pengawas KPK itu menjadi tantangan bagi Presiden saat ini," katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2019).
Menurutnya beberapa kalangan dapat menjadi pertimbangan Presiden seperti tokoh masyarakat, akademisi, NGO yang memiliki integritas hingga pegiat antikorupsi patut dipertimbangkan Jokowi.
"[Sosok yang] memiliki integritas yang bukan abal-abal," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Patrikno menuturkan hingga kini Presiden masih menyisir sejumlah nama. Kebanyakan berasal dari kalangan ahli hukum. Rencananya, dewan pengawas ini akan dilantik berbarengan dengan pimpinan KPK yang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
