Advertisement
Tokoh Masyarakat ke Mahfud MD: Tak Hanya KPK, Sistem Politik juga Butuh Pengawas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mendapat saran dari tokoh masyarakat tentang fungsi Dewan Pengawas, yakni bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang perlu tapi seluruh birokrasi juga perlu untuk diawasi.
"Tadi Pak Emil [Salim] bilang, pengawas itu bukan hanya untuk KPK. Pengawas itu juga perlu untuk sistem politik kita," ungkap Penulis Senior Toeti Heraty usai 'reuni' singkat dengan Mahfud MD di Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Senin (11/11/2019).
Advertisement
Toeti mengatakan dalam pertemuan itu juga dibahas pentingnya mengawasi partai-partai politik sebab mereka membutuhkan dana untuk kampanye politik.
"Dewan Pengawas itu juga perlu untuk mengawasi partai politik. Sebab mereka perlu dana. Dananya ambil dari mana?" kata Toeti.
Toeti mengatakan seharusnya KPK dijadikan Dewan Pengawas sistem politik, bukan malah diberi Dewan Pengawas sendiri. Sebab fungsi KPK adalah untuk menangkal partai politik menghimpun dana dari sumber-sumber tak diketahui tadi.
Senada dengan Toeti, tokoh pemerhati lingkungan Ismid Hadad mengatakan sebenarnya sistem pengawasan diperlukan tidak hanya di KPK saja namun juga di Kementerian/ Lembaga Negara.
Sebab di sana, pengawasan itu juga tidak berfungsi dengan baik. Ismid mencontohkan dengan munculnya kasus desa fiktif beberapa waktu yang lalu dan cukup menghebohkan.
"Munculnya kasus desa fiktif, itu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di Kementerian/ Lembaga kita," ujar Ismid.
Oleh sebab itu, menurutnya jika ada Dewan Pengawas, maka seluruh Kementerian/ Lembaga seharusnya juga diberikan Dewan Pengawas agar perombakan birokrasi berlangsung lebih cepat.
"Birokrasi mesti dirombak, diubah sama sekali. Saya kira pak Menko menunjukkan jika itu memang sesuatu yang bisa dipertimbangkan," kata Ismid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Usulan Formasi PPPK-CPNS 2024 Disetujui Pusat, Pemkab Bantul: Kami Tunggu Kepastian Alokasinya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Tiga Hari Hilang, 6 Orang Korban Ambruknya Jembatan Baltimore Belum Ditemukan
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
Advertisement
Advertisement