Advertisement
Tol Laut Diklaim Tak Banyak Berpengaruh terhadap Harga Barang

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - National Maritime Institute meyakini program tol laut hanya memengaruhi 20% harga barang yang dijual di daerah yang dilayari angkutan laut berubsidi tersebut.
Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta mengatakan, pembentuk harga barang di daerah yang dilayari kapal tol laut terakumulasi dari pembayaran biaya lain seperti biaya kuli, pajak, tenaga kerja bongkar muat (TKBM), trucking hingga jatah preman.
Advertisement
"Jadi kalau [harga] mahal, itu wajar dengan hukum pasar yang berlaku, kecuali dengan kuli, hingga trucking dan pergudangan di pasar marginnya ditutup oleh pemerintah. Namun, apakah negara menyanggupi hal itu," lanjutnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2019).
Oleh karena itu, dia menilai disparitas harga barang di wilayah timur dan barat Indonesia terjadi bukan disebabkan adanya mafia atau kurang maksimalnya program tol laut, melainkan adanya mekanisme pasar yang wajar.
Menurutnya, hal ini terjadi disebabkan subsidi yang diberikan pemerintah masih sebatas biaya bahan bakar serta biaya pelayaran. Para pedagang atau pemesan masih harus membayar biaya trucking, buruh, preman, dan hal hal teknis di lapangan yang mengakibatkan harga tetap tinggi. Selain itu, Rusdi juga kurang setuju atas anggapan mafia untuk para pedagang yang mengambil untung.
"Yang membeli jumlah banyak adalah pedagang, Namanya pedagang ya cari untung dong. Untung itu mereka cari dengan biaya angkut seperti trucking dan buruh. ini lah disebut aspek perdagangan antarpulau," tuturnya.
Siswanto menganggap berlebihan tuduhan disparitas harga terjadi karena mafia. Dalam mekanisme pasar, imbuhnya, hal yang wajar apabila para pedagang mengambil margin keuntungan.
"Saya sedikit sedih kenapa Presiden menuduh ini karena mafia, ini adalah pedagang, mereka mencari kehidupan, mencari margin keuntungan masa ngak boleh. Ini praktek yang lazim," ujarnya.
Rusdi menyarankan pemerintah mulai memfokuskan untuk memperbaiki aspek perdagangan antarpulau dan penyebarannya bukan hanya menguliti permasalahan program Tol Laut yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik.
Sekali lagi, menurutnya, permasalahan disparitas harga saat ini berada di sektor perdagangan bukan masuk dalam kategori sektor pengangkutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
Advertisement
Advertisement