Tol Laut Diklaim Tak Banyak Berpengaruh terhadap Harga Barang
Pemudik bersiap menaiki KM Sabuk Nusantara 68 menuju Mentawai, di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatra Barat, Minggu (26/5/2019). - Antara/Iggoy el Fitra Harianjogja.com, JAKARTA - National Maritime Institute meyakini program tol laut hanya memengaruhi 20% harga barang yang dijual di daerah yang dilayari angkutan laut berubsidi tersebut.
Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta mengatakan, pembentuk harga barang di daerah yang dilayari kapal tol laut terakumulasi dari pembayaran biaya lain seperti biaya kuli, pajak, tenaga kerja bongkar muat (TKBM), trucking hingga jatah preman.
"Jadi kalau [harga] mahal, itu wajar dengan hukum pasar yang berlaku, kecuali dengan kuli, hingga trucking dan pergudangan di pasar marginnya ditutup oleh pemerintah. Namun, apakah negara menyanggupi hal itu," lanjutnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2019).
Oleh karena itu, dia menilai disparitas harga barang di wilayah timur dan barat Indonesia terjadi bukan disebabkan adanya mafia atau kurang maksimalnya program tol laut, melainkan adanya mekanisme pasar yang wajar.
Menurutnya, hal ini terjadi disebabkan subsidi yang diberikan pemerintah masih sebatas biaya bahan bakar serta biaya pelayaran. Para pedagang atau pemesan masih harus membayar biaya trucking, buruh, preman, dan hal hal teknis di lapangan yang mengakibatkan harga tetap tinggi. Selain itu, Rusdi juga kurang setuju atas anggapan mafia untuk para pedagang yang mengambil untung.
"Yang membeli jumlah banyak adalah pedagang, Namanya pedagang ya cari untung dong. Untung itu mereka cari dengan biaya angkut seperti trucking dan buruh. ini lah disebut aspek perdagangan antarpulau," tuturnya.
Siswanto menganggap berlebihan tuduhan disparitas harga terjadi karena mafia. Dalam mekanisme pasar, imbuhnya, hal yang wajar apabila para pedagang mengambil margin keuntungan.
"Saya sedikit sedih kenapa Presiden menuduh ini karena mafia, ini adalah pedagang, mereka mencari kehidupan, mencari margin keuntungan masa ngak boleh. Ini praktek yang lazim," ujarnya.
Rusdi menyarankan pemerintah mulai memfokuskan untuk memperbaiki aspek perdagangan antarpulau dan penyebarannya bukan hanya menguliti permasalahan program Tol Laut yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik.
Sekali lagi, menurutnya, permasalahan disparitas harga saat ini berada di sektor perdagangan bukan masuk dalam kategori sektor pengangkutan.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
