Advertisement
Akademisi: Pelantikan Jokowi Jangan Cuma Seremonial

Advertisement
Harianjogja.com, BANDARLAMPUNG-- Pelantikan Presiden Jokowi diminta jangan cuma menonjolkan seremonial.
Syarief Makhya, akademisi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, pada 20 Oktober mendatang tidak hanya menjadi sebuah ajang seremonial, melainkan menjadi sarana pertanggungjawaban dan realisasi komitmen kepada masyarakat.
Advertisement
"Pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang bukan hanya menjadi acara seremoni, namun menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam merealisasikan komitmen," ujar Syarief Makhya, di Bandarlampung, Jumat (18/10/2019).
Menurutnya, bentuk pertanggungjawaban komitmen kepada publik dapat dilakukan oleh Presiden dan Wapres terpilih melalui realisasi visi dan misi pada lima tahun ke depan.
"Salah satu bentuk realisasi komitmen tersebut dapat dilakukan melalui beberapa isu yang menonjol dan perlu diperbaiki, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih serta akuntabel," ucapnya.
Menurut Doktor lulusan Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu, perwujudan pemerintahan yang bersih dapat dilihat dari komitmen Presiden Jokowi dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.
"Wujud konkret pelaksanaan pemerintahan bersih dilakukan dengan melakukan pemberantasan korupsi, dan Presiden Jokowi berkomitmen lima tahun ke depan tidak ada lagi gubernur dan kepala daerah yang terkena OTT KPK sebagai bentuk menekan angka korupsi di Indonesia," katanya lagi.
Tidak hanya itu, komitmen lainnya yang perlu diwujudkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia lima tahun ke depan.
"Mengenai komitmen kedua, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada lima tahun ke depan melalui program yang jelas, mampu terealisasi serta memperlihatkan perubahan nyata," ujar Syarief Makhya pula.
Menurutnya, keberlanjutan program infrastruktur yang menjadi ikon Presiden Jokowi juga tetap harus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk komitmen Presiden kepada rakyat
"Pembangunan infrastruktur tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk realisasi komitmen di lima tahun mendatang dengan catatan perlu adanya pemerataan, agar tidak terkesan hanya Pulau Jawa atau Sumatera saja yang mengalami pembangunan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
- KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
Advertisement
Advertisement