Advertisement
JK Sebut Amandemen UUD Bisa Dilakukan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan amendemen atau usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 bisa saja dilakukan dengan kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi posisi presiden sebagai mandataris MPR tidak bisa diberlakukan lagi.
"UUD 1945 kita sudah diamendemen empat kali, dan itu mencerminkan dinamika keinginan masyarakat karena konstitusi itu dinamis juga. Jadi amendemen konstitusi itu hal yang biasa saja. Kalau pilpres tidak langsung, pasti tidak [bisa], itu pasti ditolak oleh rakyat," kata Wapres JK dalam kesempatan wawancara di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (18/10/2019).
Advertisement
Penerapan kembali GBHN melalui amendemen UUD 1945, lanjut JK, bisa saja dilakukan namun dengan konsekuensi perubahan mekanisme pedoman perencanaan pembangunan.
Apabila GBHN kembali diberlakukan, maka calon presiden tidak bisa lagi membuat konsep pembangunannya sendiri, melainkan harus menyesuaikan dengan garis besar tersebut.
BACA JUGA
"Kalau ada GBHN, berarti presiden tidak perlu ada visi dan misi lagi, karena visinya visi negara jadi tinggal bagaimana mencapai itu. Tidak ada lagi [program seperti] Nawacita, karena itu sudah GBHN," tambahnya.
Selain itu, penerapan kembali GBHN juga dapat mengubah posisi presiden di Indonesia menjadi mandataris atau ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu menyebabkan proses demokrasi lima tahunan sekali lewat pemilihan umum akan menjadi tidak relevan.
Oleh karena itu, Wapres JK berharap pemberlakuan kembali GBHN dipertimbangkan dan dikaji lebih dalam supaya tidak membawa kemunduran sistem demokrasi di Indonesia.
"Kalau hanya masalah GBHN silakan, tapi akan banyak perubahan terjadi kalau itu diubah [amendemen], akan timbul lagi lembaga tertinggi. Kita ingin prinsip-prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Dalami Modus Jual Nama dalam Suap Proyek Bekasi
Kejagung Ungkap Potensi Denda Sawit dan Tambang Rp142 Triliun
187 Pati TNI Dimutasi, Ajudan Presiden Naik Bintang
UMK Jawa Timur 2026 Naik Rata-Rata 6 Persen Lebih
Advertisement
Prabowo Siap Taruhkan Hidup demi Berantas Korupsi
PTDI-BRIN Perkuat Ekosistem Industri Dirgantara Nasional
OTT KPK, Jaksa Agung Pastikan Empat Jaksa Ditindak Tegas
Libur Nataru, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Tinjau Stasiun Tawang, Wapres Salurkan Sembako
Advertisement
AS Ubah Aturan Visa H-1B, Utamakan Gaji dan Keahlian Tinggi
IKN Dinilai Jadi Referensi Pembangunan Kota Masa Depan
KPK Dalami Dugaan Suap Proyek Era Bupati Bekasi Sebelumnya
Katedral Jakarta Gelar Misa Natal Khusus Lansia Perdana
Gus Yahya Pastikan Hadiri Silaturahim Kiai Sepuh NU di Lirboyo
Advertisement
KPK Cek Informasi Dugaan Aliran Dana Bank BJB ke Aura Kasih
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Makna Natal Ditekankan dalam Misa Malam di FX Kiduloji Jogja
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- KPK Telusuri Asal-usul Land Cruiser Bupati Bekasi
- Karya Seniman Jogja Tampil di Pameran Natal Vatikan
- Jadwal Terbaru PSIM Jogja vs PSBS Biak, Ini Harga Tiketnya
- KPK Buka Peluang Dalami Peran DPR di Kasus Bekasi
- Oxford United Pecat Gary Rowett Usai Masuk Zona Degradasi
- Format MotoGP Disorot, Brivio Minta Kualifikasi Dipisah
- Dampak AI Generatif: RAM Langka, Harga Ponsel Naik 2026
Advertisement
Advertisement
