Advertisement
Kisruh RUU KUHP, JK: Nanti DPR dan Pemerintah Akan Mengkaji Pandangan Masyarakat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, NEW YORK- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedang polemik di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta DPR untuk mengkaji kembali beberapa pasal.
"Ada beberapa pasal yang masyarakat anggap kurang pas, soal perzinahan katakanlah, tentu banyak orang berbeda-beda pendapat. Tapi nanti DPR dan Pemerintah mengkaji pandangan-pandangan itu bagaimana," kata Wapres JK, di sela rangkaian acara Sidang Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9/2019).
Advertisement
Wapres mengakui bahwa untuk mengesahkan suatu undang-undang diperlukan adanya masukan atau pandangan masyarakat. Karena itu, Pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat untuk menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang.
"Memang Pemerintah sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR. Memang undang-undang itu kan dibutuhkan ‘public hearing’, pandangan publik tentang hal itu," ujarnya pula.
BACA JUGA
Dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Wapres JK mengatakan dirinya terus memantau dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait kondisi aksi unjuk rasa di beberapa wilayah di Indonesia.
Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia terjadi pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019), sebagai bentuk protes atas RUU KUHP dan UU KPK yang sudah disahkan untuk direvisi.
Terkait RUU KUHP, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR untuk menunda pengesahannya, bersama dengan RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba) serta RUU Pemasyarakatan (PAS).
"Saya belum tahu karena saya di sini [AS], tapi saya juga berkomunikasi dengan Presiden yang memberikan informasi apa yang terjadi," ujarnya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
4 Orang Tewas Berjatuhan, Lokasi Proyek Gedung Maut di Jaksel Sepi
Ketegangan Memanas, Upaya Damai Iran dan AS Mentok
Qatar Tolak Jadi Mediator Gencatan Senjata AS-Iran
Mendes Yandri Tegaskan Mitra MBG Wajib Patuhi Aturan Negara
Advertisement
Iran Tolak Usulan Damai AS, Konflik Timur Tengah Kembali Memanas
Penerbangan Singapore Airlines ke Dubai Masih Dibatalkan, Ini Sebabnya
BPJS Ketenagakerjaan Beri Keringanan Iuran 50 Persen Bagi Pekerja BPU
Hujan Lebat Picu Banjir di Jakbar, 12 RT dan 4 Jalan Tergenang
BNPB Tinjau Dampak Gempa M7,6 di Bitung, 41 Bangunan Rusak
Advertisement
Viral MBG Dibungkus Kresek, Satgas dan BGN Turun Tangan
Lagi, Tiga Prajurit Indonesia Terluka dalam Ledakan di Lebanon
Jerman Prediksi AS Tak Lanjutkan Invasi Darat ke Iran, Ini Alasannya
Bulog Targetkan Penyaluran 828 Ribu Ton Beras SPHP Sepanjang 2026
Sindikat Oplos LPG Subsidi Terbongkar, Keuntungan Rp1,3 Miliar Perhari
Advertisement
Harga Pangan Global Naik Lagi, FAO Soroti Dampak Konflik Timur Tengah
Berita Pilihan
Advertisement
Mendadak Ambruk di Kapal, Nelayan Pekalongan Tewas di Laut Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Kini Dilengkapi Antrean Digital
- Sindikat Oplos LPG Subsidi Terbongkar, Keuntungan Rp1,3 Miliar Perhari
- Duel Antar Geng Berujung Pembacokan di Pakualaman Jogja
- Pendatang ke Jakarta Didominasi Usia Produktif Minim Keterampilan
- Harga Pangan Global Naik Lagi, FAO Soroti Dampak Konflik Timur Tengah
- UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan bagi 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
- Kunjungi Museum Andi Bayou, DPRD DIY Susun Regulasi Baru
Advertisement
Advertisement
