Advertisement
Kisruh RUU KUHP, JK: Nanti DPR dan Pemerintah Akan Mengkaji Pandangan Masyarakat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, NEW YORK- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedang polemik di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta DPR untuk mengkaji kembali beberapa pasal.
"Ada beberapa pasal yang masyarakat anggap kurang pas, soal perzinahan katakanlah, tentu banyak orang berbeda-beda pendapat. Tapi nanti DPR dan Pemerintah mengkaji pandangan-pandangan itu bagaimana," kata Wapres JK, di sela rangkaian acara Sidang Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9/2019).
Advertisement
Wapres mengakui bahwa untuk mengesahkan suatu undang-undang diperlukan adanya masukan atau pandangan masyarakat. Karena itu, Pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat untuk menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang.
"Memang Pemerintah sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR. Memang undang-undang itu kan dibutuhkan ‘public hearing’, pandangan publik tentang hal itu," ujarnya pula.
Dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Wapres JK mengatakan dirinya terus memantau dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait kondisi aksi unjuk rasa di beberapa wilayah di Indonesia.
Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia terjadi pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019), sebagai bentuk protes atas RUU KUHP dan UU KPK yang sudah disahkan untuk direvisi.
Terkait RUU KUHP, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR untuk menunda pengesahannya, bersama dengan RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba) serta RUU Pemasyarakatan (PAS).
"Saya belum tahu karena saya di sini [AS], tapi saya juga berkomunikasi dengan Presiden yang memberikan informasi apa yang terjadi," ujarnya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
Arus Balik Lebaran, 1,2 Juta Orang Naik Angkutan Umum di H+4
Perbaikan Tol Bocimi Akibat Longsor Ditargetkan Rampung Juni
Advertisement
Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
PPP Disebut Pengamat Segera Gabung Prabowo
Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
Jadi Tersangka Korupsi, KPK Cekal Bupati Sidoarjo Pergi ke Luar Negeri
Advertisement
AHY Bertekad Mempercepat Pemberantasan Mafia Tanah
Pemerintah Diingatkan untuk Mengelola Isu Perang Iran-Israel dengan Bijak
Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Kepolisian Sydney Selidiki Motif Penikaman di Gereja
Ini Alasan Produsen Mobil Listrik Tesla Bakal PHK 10 Persen Karyawannya
Advertisement
Amerika Serikat Bungkam Soal Rencana Balasan Israel ke Iran
Berita Pilihan
- Konflik Israel di Gaza, China Serukan Gencatan Senjata
- Timur Tengah Memanas, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
- Ribuan Hektare Tanah IKN Bermasalah, Ini Kata Menteri AHY
- Iran Serang Israel, Korea Selatan Keluarkan Peringatan Perjalanan
- Gelar Rapat Internal, Jokowi Siapkan Langkah Terkait Perang Iran-Israel
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Puncak Arus Balik, 48 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jabotabek
- PM Singapura Lee Hsien Loong Mengundurkan Diri, Ini Penggantinya
- One Way Selesai, Arus di Gerbang Tol Kalikangkung Kembali Normal Dua Arah Pagi Ini
- PPP Berpeluang Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Tanggapan Gerindra
- Update Longsor di Tanah Toraja, Korban Jiwa Capai 20 Orang
- Sistem One Way Arus Balik Lebaran di Tol Cipali Dihentikan, Contra Flow Masih Berlaku di Tol Cikampek
- Aksi Penikaman Massal Kembali Terjadi di Sydney Australia
Advertisement
Advertisement
