Advertisement
Kisruh RUU KUHP, JK: Nanti DPR dan Pemerintah Akan Mengkaji Pandangan Masyarakat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, NEW YORK- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedang polemik di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta DPR untuk mengkaji kembali beberapa pasal.
"Ada beberapa pasal yang masyarakat anggap kurang pas, soal perzinahan katakanlah, tentu banyak orang berbeda-beda pendapat. Tapi nanti DPR dan Pemerintah mengkaji pandangan-pandangan itu bagaimana," kata Wapres JK, di sela rangkaian acara Sidang Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9/2019).
Advertisement
Wapres mengakui bahwa untuk mengesahkan suatu undang-undang diperlukan adanya masukan atau pandangan masyarakat. Karena itu, Pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat untuk menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang.
"Memang Pemerintah sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR. Memang undang-undang itu kan dibutuhkan ‘public hearing’, pandangan publik tentang hal itu," ujarnya pula.
BACA JUGA
Dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Wapres JK mengatakan dirinya terus memantau dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait kondisi aksi unjuk rasa di beberapa wilayah di Indonesia.
Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia terjadi pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019), sebagai bentuk protes atas RUU KUHP dan UU KPK yang sudah disahkan untuk direvisi.
Terkait RUU KUHP, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR untuk menunda pengesahannya, bersama dengan RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba) serta RUU Pemasyarakatan (PAS).
"Saya belum tahu karena saya di sini [AS], tapi saya juga berkomunikasi dengan Presiden yang memberikan informasi apa yang terjadi," ujarnya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Komisi III DPR Tegaskan Polri Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Polisi Dalami Temuan Jenazah Terbakar di Tumpukan Sampah
Kapolri: Perpol Jabatan Polri Bukan untuk Menentang Putusan MK
KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Advertisement
Pemilik Maktour Bantah Terima Ribuan Kuota Haji Kemenag
Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementerian
BMKG Jelaskan Gempa Dini Hari di Buton Utara Dipicu Sesar Aktif
Kementan: Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Rp27 Miliar Bukan Fitnah
Longsor Cisarua Bandung Barat, 65 Korban Masih Tertimbun
Advertisement
Nyaris Tewas, Wali Kota di Filipina Ini Selamat dari Serangan Brutal
Wamen Isyana Ingatkan 1000 HPK Jadi Kunci SDM Unggul
Polisi Iran Tangkap Ratusan Penggerak Kerusuhan di Beberapa Provinsi
BMKG Prediksi Sebagian Besar Indonesia Dihiasi Awan Tebal Hari Ini
Kapal Feri Karam di Filipina: Operasi Penyelamatan Masih Berlangsung
Advertisement
Banjir Jakarta Surut, Aktivitas Warga Kembali Normal
Berita Pilihan
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
- Bulog Bakal Pakai Beras Premium untuk MBG dan Batalion TNI
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
Modus Cari Kerja, Pemuda 19 Tahun Curi Ponsel Warung di Jetis Jogja
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Gunungkidul, Warga DIY Rasakan Getaran
- KKP Pastikan Hak Keluarga Korban ATR 42-500 Diberikan Sesuai Ketentuan
- Prabowo Temui Zidane di Davos, Dorong Kemajuan Sepak Bola Nasional
- Sri Lestari dari Boyolali Sabet Empat Medali di ASEAN Para Games 2026
- Satpol PP Kota Jogja Kembali Tertibkan PKL dan Gepeng di Pasar Kembang
- Ganjar Pranowo Apresiasi Reresik Kali Code Bersama PDIP Kota Jogja
- Seluruh Jalur Pendakian Gunung Lawu Ditutup Februari 2026
Advertisement
Advertisement
