Advertisement
Ini Alasan YLKI Tolak Revisi UU KPK
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korban praktik korupsi adalah konsumen.
"Kami menyatakan protes keras terhadap segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan institusi KPK," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin pagi, menanggapi sengkarut revisi UU KPK oleh DPR dan sorotan adanya upaya pelemahan KPK akhir-akhir ini.
Advertisement
Menurut Tulus, pada konteks kepentingan publik, klimaks dari praktik koruptif adalah publik dan atau konsumen sebagai korban dengan menurunnya kualitas layanan publik dan atau kenaikan harga/tarif suatu komoditas suatu barang/jasa.
Ia menegaskan, upaya pelemahan KPK hanya akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia sebab tidak akan ada lagi lembaga yang kredibel dan wibawa dalam pemberantasan korupsi.
BACA JUGA
"Dan tingginya harga barang dan tarif suatu jasa akan makin tak terkendali sebab biaya/ongkos korupsi dimasukkan ke dalam komponen harga/tarif suatu barang/jasa tersebut," kata Tulus.
Karena itu, YLKI mendesak revisi UU KPK tidak dipaksakan untuk disahkan pada periode anggota DPR yang akan habis masa jabatannya, tetapi dibahas pada masa anggota DPR baru periode 2019-2024.
Hal itu agar konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi UU KPK berjalan maksimal. Selain itu, dalam banyak kasus, tambahnya, UU yang diketok/disahkan di akhir masa jabatan anggota DPR pada akhirnya banyak menimbulkan masalah.
"Salah satu contohnya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan," kata Tulus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Serukan Doa dan Solidaritas bagi Korban Bencana Saat Natal
Ketersediaan Telur Ayam Nasional Aman hingga Lebaran
BNPB Nilai Modifikasi Cuaca Efektif Tekan Hujan di Sumatera
Perayaan Natal Dunia Serukan Perdamaian untuk Palestina dan Ukraina
Advertisement
Basarnas Hentikan Pencarian Korban Banjir Aceh, Beralih ke Pemantauan
BNPB Terapkan Pola Kerja 18 Jam Percepat Huntara di Sumatera
Banjir Bandang Terjang Tanjung Raya Agam, Puluhan Rumah Terdampak
Bangunan Parkir 2 Lantai Roboh di Jakarta, Tak Ada Korban Jiwa
Islah PBNU Tercapai, Muktamar NU Disepakati Digelar Bersama
Advertisement
Kecelakaan Helikopter Wisata di Kilimanjaro Tewaskan 5 Orang
Turkiye Tangkap 115 Terduga ISIS Jelang Tahun Baru 2026
Rapat di Lirboyo, PBNU Sepakat Gelar Muktamar NU 2026
Viral Ayah Beri Anak Rokok Usai Lulus Ujian di Malaysia, PHM Bereaksi
99 Warga Binaan di DIY Terima Remisi Natal 2025, 3 Bebas
Advertisement
Remisi Natal 2025, 174 Narapidana Langsung Bebas
Berita Pilihan
- Perayaan Natal Dunia Serukan Perdamaian untuk Palestina dan Ukraina
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
Advertisement
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Formula Baru UMP 2026 Dinilai Belum Pulihkan Upah Riil Buruh
- I.League Rilis Panduan Praktis untuk Pemain dan Pelatih Super League
- Mendagri Imbau Perayaan Natal dan Tahun Baru Digelar Sederhana
- Hari Keempat Operasi Lilin, 371.241 Kendaraan Masuk DIY
- Lengkap dari Pagi hingga Malam, Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini
- Jadwal Lengkap KA Prameks Kamis 25 Desember 2025, Rute Jogja-Kutoarjo
- Tersesat di Merapi, Pemuda Asal DIY Ditemukan Meninggal
Advertisement
Advertisement
