Advertisement
Ini Alasan YLKI Tolak Revisi UU KPK
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korban praktik korupsi adalah konsumen.
"Kami menyatakan protes keras terhadap segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan institusi KPK," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin pagi, menanggapi sengkarut revisi UU KPK oleh DPR dan sorotan adanya upaya pelemahan KPK akhir-akhir ini.
Advertisement
Menurut Tulus, pada konteks kepentingan publik, klimaks dari praktik koruptif adalah publik dan atau konsumen sebagai korban dengan menurunnya kualitas layanan publik dan atau kenaikan harga/tarif suatu komoditas suatu barang/jasa.
Ia menegaskan, upaya pelemahan KPK hanya akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia sebab tidak akan ada lagi lembaga yang kredibel dan wibawa dalam pemberantasan korupsi.
"Dan tingginya harga barang dan tarif suatu jasa akan makin tak terkendali sebab biaya/ongkos korupsi dimasukkan ke dalam komponen harga/tarif suatu barang/jasa tersebut," kata Tulus.
Karena itu, YLKI mendesak revisi UU KPK tidak dipaksakan untuk disahkan pada periode anggota DPR yang akan habis masa jabatannya, tetapi dibahas pada masa anggota DPR baru periode 2019-2024.
Hal itu agar konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi UU KPK berjalan maksimal. Selain itu, dalam banyak kasus, tambahnya, UU yang diketok/disahkan di akhir masa jabatan anggota DPR pada akhirnya banyak menimbulkan masalah.
"Salah satu contohnya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan," kata Tulus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Mutilasi Kediri, Terdakwa Divonis Seumur Hidup
WNA Tiongkok Curi Perhiasan Senilai Rp4,5 Miliar di Karawaci
Lowongan Kerja Koperasi Merah Putih, Ini Syarat dan Jadwalnya
Khalid Basalamah Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Terkait Kuota Haji
Advertisement
Dipecat Prabowo, Budi Arie Mengaku Tak Kaget
BMKG Deteksi Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia
Rp10,8 Triliun untuk Kementerian PKP Mayoritas untuk Renovasi Rumah
Menko Yusril Kunjungi Delpedro Marhaen di Rutan Polda Metro
Disebut Sembarangan, Menkeu Purbaya: Mereka Tak Ngerti Ekonomi
Advertisement
Khalid Basalamah Diperiksa Saksi Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
Bos Gudang Garam Beri Penjelasan Video Viral PHK Massal
Siswi SMK Ditetapkan Tersangka Pembuangan Bayi, Pacar Hanya Saksi
Ribuan Paket Beras SPHP Disalurkan ke Masyarakat
Ditunjuk Jadi Menko Polkam Ad Interim, Ini Kata Sjafrie Sjamsoeddin
Advertisement
KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Katalis Pertamina
Berita Pilihan
- Bahlil Kirim Tim ke Lokasi Tambang Freeport yang Longsor
- Kecam Pemerasan Tarif, BRICS Bakal Lakukan Perlawanan
- Merasa Omongannya Dipelintir, Purbaya Minta Maaf dan Bakal Berhati-hati
- Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu
- Serikat Ojol Ketemu Pimpinan DPR Desak Prabowo Teken Perpres
Advertisement
Pembangunan Gedung Parkir Tuntas, Bupati Sleman Segera Operasionalkan Pasar Godean
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 66 Pekerja Migran Dideportasi dari Malaysia, Diduga Korban TPPO
- Prabowo Rombak Kabinet, Ini Reaksi Para Ketum Partai
- Tanggapan Puteri Komarudin Soal Isu Gantikan Dito Ariotedjo Sebagai Menpora
- 123,1 Juta Bidang Tanah Terdaftar Lewat PTSL
- 19 Orang Tewas Dalam Bentrokan di Nepal, Militer Diterjunkan
- Setelah Didemo Gen Z, Nepal Cabut Pemblokiran Medsos
- Gubernur Jatim Bantah Isu PHK Massal di PT Gudang Garam
Advertisement
Advertisement
