Advertisement
Saut Situmorang Usul Pimpinan KPK Ditunjuk Langsung Presiden
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengusulkan pemilihan lima pimpinan KPK ditentukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya katakan kalau mau keren Undang-Undang KPK memperkuat itu pimpinannya ditentukan oleh Presiden, lebih enak," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/9/2019).
Advertisement
Hal tersebut dikatakannya sebagai respons atas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Saut menyatakan di beberapa negara juga sudah ada yang menerapkan penunjukan langsung pimpinan lembaga anti korupsi oleh presiden. "Jadi, kalau ada apa-apa tinggal presiden bertanggung jawab, di negara lain kayak begitu," ujar Saut.
Terkait 10 calon pimpinan KPK yang akan menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, dia menyatakan hal tersebut tidak bisa diubah lagi.
"Ya saya katakan sekali lagi 10 nama itu tidak akan pernah berubah. 10 nama itu sudah ada di situ tinggal dipilih siapa. Ini sudah proses politik," kata dia.
Namun Saut juga mengingatkan agar lima pimpinan KPK yang terpilih nantinya bekerja baik. Dia meminta masyarakat tetap kritis jika performa mereka tidak baik.
"Kita anggap siapapun nanti yang dipilih, kita lihat dia tidak akan pernah bisa sesukanya di sini dan di sistem nilai KPK sudah jelas check and balance-nya sudah jelas, pengawasan internal dan pengaduan masyarakatnya sudah jelas. Jadi, saya katakan kalaupun mereka sudah dipilih, mereka akan tetap perform. Kalau tidak perform pasti akan dikritik masyarakat," tuturnya.
Pimpinan hingga pegawai KPK melakukan aksi simbolik dengan menutup logo KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu jika revisi Undang-Undang KPK disetujui dan pimpinan KPK ke depan diisi orang-orang bermasalah.
"Ini hanya simbol saja ditutup dengan kain hitam mengingatkan bahwa ada jalan panjang yang harus kita lalui di negeri ini. Dari pada sekedar membahas UU KPK yang kita harap tadinya kalaupun ada perubahan itu memperkuat bukan memperlemah," kata Saut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
